REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta reformasi birokrasi di internal Polri terus berlanjut, bahkan dipercepat. Menurut Ma'ruf, hal ini sebagai tuntutan untuk Polri beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Reformasi Birokrasi Polri perlu terus dilanjutkan, bahkan dipercepat sehingga postur Kepolisian RI yang semakin profesional, humanis, bebas KKN dan terpercaya dapat segera terlaksana," ujar Ma'ruf saat menghadiri Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler ke-29 Tahun 2020 secara daring, Jumat (2/10).
Ia mengatakan, Polri saat ini dituntut untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memanfaatkan teknologi terkini agar memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Karena itu, tuntutan inovasi-inovasi baru tersebut tidak lepas dari reformasi organisasi di tubuh Polri.
"Intinya organisasi harus agile (lentur) dan responsif untuk menjawab kecepatan perubahan dari harapan dan tuntutan masyarakat," katanya.
Ia pun mengapresiasi inovasi-inovasi Polri dalam pelayanan masyarakat seperti E-Samsat, SIM Online, SKCK Online, Smart SIM, E-Tilang dan lain sebagainya.
Namun demikian, tantangan lainnya yang dihadapi Polri di era perkembangan teknologi digital 4.0, adalah munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dengan modus yang semakin canggih serta mengancam keamanan dan ketertiban.
"Seperti kejahatan siber, transaksi keuangan illegal, penipuan, pencurian data pribadi dan penyebaran berita bohong atau hoax. Bahkan para teroris dan kelompok ekstrim pun telah memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan rekrutmen, pelatihan dan operasi kejahatannya," kata Ma'ruf.
Karena itu, Ma'ruf berharap penguasaan teknologi komunikasi dan informasi dimiliki oleh jajaran Polri. Sebab, perkembangan membawa dampak lintas negara dan wilayah serta mempengaruhi pola berpikir, perilaku dan tuntutan masyarakat.
Karena itu, institusi Polri dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni, baik secara organisasi, SDM, standar operasi maupun dukungan sarana prasarananya.
"Saat ini dan ke depannya masyarakat menuntut layanan Polri yang “Smart” dan professional yang mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital yang semakin kompleks," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu juga Ma'ruf berharap smart policing institusi Polri dapat menjadikan polisi sebagai sosok yang profesional, cerdas, berintegritas, serta modern.
"Yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan. Mulai dari tingkat Mabes, tingkat Polda, tingkat Polres, tingkat Polsek dan Subsektor, hingga petugas Bhabinkamtibmas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika