REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari kalangan industri di Jawa Barat dinilai sangat ideal untuk dapat menempati apartemen transit. Wacana itu muncul dari pemaparan sejumlah narasumber dalam webinar yang digelar Bappenas dengan didukung oleh Kementerian PUPR pada Kamis (1/10).
Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyati mengatakan, apartemen transit menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menyediakan rumah bagi masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang sulit mengakses rumah formal yang dibangun secara horizontal.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), apartemen transit dapat menjadi salah satu solusi untuk terpenuhinya rumah yang layak bagi kalangan MBR khususnya para pekerja dari buruh industri," kata dia.
Kepala UPTD Pengelolaan dan Pelayanan perumahan Jawa barat, Aida Fitriyani menjelaskan, apartemen transit akan dilengkapi ragam fasilitas standar hunian. Mulai dari fasilitas listrik, sarana air bersih, pengelolaan air limbah, sarana peribadatan, sarana olahraga, taman bermain anak-anak, perpustakaan.
"Dan tentunya akan ada pemeliharaan gedung secara berkala dan berkesinambungan," ujarnya.
Kepala dinas perumahan dan pemukiman Boy Iman Nugraha mengatakan, agar apartemen transit kian diminati, masyarakat luas harus diberikan stimulus oleh pemerintah. "Bagaimana cara mudah memperoleh apartemen transit, keunggulan hunian vertikal dibandingkan hunian tapak atau horizontal serta berbagai manfaat lainnya dari apartemen transit agar masyarakat tertarik harus terus disampaikan oleh pemerintah," ujar Boy Iman.
Menurut Kasubdit Perumahan Bappenas Nurul Wajah Mujahid, pembuatan apartemen transit yang merupakan cerminan dari public housing merupakan solusi praktis dalam menyediakan hunian skala besar di perkotaan. Ini sebagai upaya komprehensif bagi penataan kota yang berkelanjutan.
"Sebuah public housing yang ideal harus berada di lokasi yang strategis dekat dengan simpul transportasi, memiliki kepastian hukum, dibangun diatas lahan murah namun strategis serta berbasis community development," kata Nurul.
"Sebuah public housing yang ideal juga harus didukung oleh estate management yang baik, adanya delivery sistem yang mumpuni serta memiliki jaminan keselamatan, kenyamanan dan mendukung aktivitas keseharian penghuni," kata dia.
PUPR ke depannya juga siap untuk melaksanakan prototype dan berbagai kebijakan yang mendukung. Saat ini semenjak tahun 2005 hingga 2019, Kementerian PUPR jelas Noviza telah membangun rusun sebanyak 1831 tower diberbagai wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
