REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Lilis Sri Handayani
Tugu api abadi berdiri kokoh di halaman depan Balai Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Selasa (29/9). Tugu itu berbentuk perahu, lengkap dengan ‘tiang’ yang menjulang dan layar terkembang pada bagian sisinya. Pada bagian atas ‘tiang’, terdapat cerobong. Dari cerobong itulah, keluar api.
Api itu bersumber dari gas alam yang ditemukan Pemerintah Kolonial Belanda saat eksplorasi migas pada 1820. Penemuan itu menjadi penanda penting dalam kegiatan eksplorasi migas yang dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya. Pun hingga zaman kemerdekaan sampai masa kini, seperti yang dilakukan Pertamina.
"Api itu masih menyala sampai sekarang," kata Kepala Desa Majakerta, Suradi.
Sumber api abadi tersebut pernah menjadi obor api pada Asian Games 1962 dan api Pekan Olah Raga Nasional (PON) IX Jakarta pada 1977. Terakhir, api tersebut juga digunakan untuk menyalakan obor PON XIX/2016 Jawa Barat.
Posisi tugu api abadi itu hanya berjarak selemparan batu dari Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan. Masih di kawasan yang sama, juga terdapat fasilitas lain milik Pertamina. Di antaranya, Integrated Terminal Balongan, Pertamina EP Asset 3, Pertamina Hulu Energi (PHE) dan pelabuhan khusus.
"Api abadi itu memiliki nilai sejarah yang tak ternilai bagi masyarakat Majakerta. Tapi sebentar lagi, desa kami tidak bisa lagi memiliki api abadi itu," tutur Suradi dengan nada lirih.
Penyebabnya, Desa Majakerta akan mengalami bedol desa untuk kepentingan pembangunan proyek Petrochemical Complex Jabar. Proyek itu merupakan hasil kerja sama Pertamina dan CPC Taiwan, dengan nilai investasi sekitar Rp 100 triliun. Penandatanganan Frame Work Agreement (FWA) antara Pertamina – CPC Taiwan untuk mengembangkan proyek kelas dunia itu berlangsung pada Oktober 2018.
Pemerintah pun telah memutuskan Petrochemical Complex Jabar sebagai phase 3 dalam perluasan lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN) Upgrading Kilang Eksisting (RDMP) Provinsi Jawa Barat.
Dalam Petrochemical Complex Jabar, akan dibangun unit naphtha craker berkapasitas satu juta ton etylene yang memiliki skala kelas dunia. Ada pula unit-unit turunan hilir yang layak (feasible) secara ekonomis dan dapat diterima oleh pasar petrokimia domestik dan regional.
"Impor petrochemical nantinya akan berkurang sehingga bisa meningkatkan devisa negara," tukas Projek Koordinator PT Petrochemical Complex, Dani Prasetiawan, dalam rakor bersama Pemkab Indramayu yang membahas persiapan pembangunan proyek itu, di Aula Bappeda Kabupaten Indramayu, Senin (21/9).
Dani menjelaskan, secara keseluruhan, proyek itu membutuhkan luas tanah sekitar 331,92 hektare, yang terdiri dari 2.182 bidang tanah. Lokasinya tersebar di enam desa, yakni Desa Sukaurip, Tegal Sembadra, Sukareja, Balongan dan Majakerta, yang semuanya terletak di Kecamatan Balongan serta Desa Limbangan di Kecamatan Juntinyuat.
Dari luas keseluruhan lahan yang dibutuhkan tersebut, sebanyak 108,20 hektare di antaranya terletak di Desa Majakerta. Karena itu, hanya Desa Majakerta saja yang bedol desa.
"Terdapat opsi ganti kerugian dalam bentuk relokasi Desa Majakerta dalam Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian," kata Dani.
Untuk pengadaan tanah tahap satu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 593/Kep.1000-Pemksm/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Petrochemical Complex di Daerah Kabupaten Indramayu Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pengadaan tanah tahap satu itu luasnya 162,01 hektare, dengan 533 bidang. Adapun lokasinya terletak di Desa Sukareja, Sukaurip dan Tegal Sembadra, Kecamatan Balongan.
"Untuk penetapan lokasi tahap satu sudah selesai dan akan segera dilakukan proses ganti untung bagi masyarakat pada Oktober 2020," ujar Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, saat ditemui dalam kegiatan rakor yang sama.
Proses pengadaan tanah proyek itu dibagi menjadi dua tahap. Untuk Desa Majakerta, masuk pada pengadaan tanah tahap II. Bersamaan dengan Desa/Kecamatan Balongan dan Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat.
Penetapan lokasi tahap II seluas 165 hektare itu masih menunggu kesesuaian Tata Ruang Wilayah. Proses itu ditargetkan selesai akhir 2020. Untuk itu, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, telah meminta bantuan kepada menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat bernomor 254/C00000/2020-50 tertanggal 18 Juni 2020.
Taufik mengungkapkan, keberadaan proyek itu menjadi berkah tersendiri bagi investasi di Kabupaten Indramayu. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu, Rekapitulasi Rencana Investasi untuk periode Januari – Juni 2020 mencapai kurang lebih Rp 17 triliun. Namun dari rencana itu, yang terealisasi baru sekitar Rp 400 miliar.
Tak hanya bagi Kabupaten Indramayu, proyek itu juga mendukung investasi di Jabar. Apalagi, Pemprov Jabar tengah menggenjot investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi triwulan II 2020, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jabar mencapai Rp 8,5 trilun. Realisasi PMDN di Jabar itu menempati urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jatim.
Sedangkan besaran realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jabar, mencapai US$ 1,4 miliar. Jabar menempati urutan pertama PMA di Indonesia.
Selain meningkatkan investasi, Petrochemical Complex Jabar juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Selama ini, pengangguran di Kabupaten Indramayu cukup tinggi mengingat minimnya industri di daerah tersebut.
Dari data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sepanjang Januari – Agustus 2020, jumlah pencari kerja mencapai 13.563 orang. Dari jumlah itu, yang memperoleh pekerjaan hanya 1.509 orang. Sedangkan 12.054 orang sisanya menjadi pengangguran.
"Untuk tenaga kerja, kami minta agar diprioritaskan bagi masyarakat Indramayu," tegas Taufik.
Taufik juga meminta ada pelatihan yang diselenggarakan Pertamina. Namun, harus berupa keterampilan yang dibutuhkan di dalam proyek itu agar peserta pelatihan dapat terserap.
Sementara itu, terkait pembangunan Petrochemical Complex, Dani menyebutkan, prosesnya dibagi menjadi tiga tahap. Yakni, tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap operasional.
Untuk tahap pra konstruksi, akan dilakukan pada 2021 hingga 2023 dan menyerap tenaga kerja sekitar 250 orang. Sedangkan tahap konstruksi, dibutuhkan sekitar 20 ribu orang sepanjang 2023 – 2027 dan tahap operasional pada 2027 yang akan mempekerjakan 2.500 orang.
"Proyek ini akan menyerap tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan maupun operasional kilang," terang Dani.
Suradi mengungkapkan, warganya selama ini sudah hidup nyaman di Desa Majakerta. Dari 1.609 kepala keluarga atau 4.624 jiwa warganya, hampir separuhnya bekerja sebagai nelayan. Terdapat muara sungai di desa itu yang langsung menuju laut. Adapula tempat pelelangan ikan yang ramai setiap harinya.
Sedangkan sebagian warga Majakerta lainnya, ada yang menjadi petani, pedagang, dan bekerja sebagai pekerja proyek di Pertamina. Adapula yang ke luar negeri sebagai buruh migran.
"Kami sebenarnya sedih jika harus pindah karena kami lahir dan besar di Majakerta. Tapi kami mendukung program pemerintah," tutur Suradi.
Untuk itu, Suradi meminta, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di tempat relokasi. Selain itu, warganya bisa menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja di proyek tersebut.
"Kami juga minta agar warga diberi pelatihan, pembinaan dan diberdayakan. Jangan dilepas begitu saja," tegas Suradi.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, sudah meminta kepada pihak investor untuk memperioritaskan warga Kabupaten Indramayu sebagai pekerjanya. Warga pun mesti dilatih agar mereka paham mengenai pekerjaan di perusahaan tersebut.
"Jadi dengan adanya investasi itu, warga Indramayu akan menjadi tuan di negerinya sendiri," tandas gubernur yang biasa disapa Emil, saat berkunjung ke Kabupaten Indramayu, Desember 2019 silam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika