Rabu 30 Sep 2020 18:00 WIB

Pemkab Sumedang Luncurkan Program Simpati

Aplikasi ini akan dimanfaatkan petugas Posyandu dalam mendata ibu hamil dan anak

Rep: joko suceno/ Red: Hiru Muhammad
Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suyatman, saat peluncuran program Simpati.
Foto: istimewa
Sekda Kabupaten Sumedang, Herman Suyatman, saat peluncuran program Simpati.

REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG—-Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang  membuat terobosan dalam upaya pencegahan stunting di wilayahnya. Upaya tersebut  direalisasikan melalui Sistem Pencegahan Stunting Aplikasi (Simpati). Aplikasi ini akan dimanfaatkan petugas Posyandu dalam mendata  ibu hamil dan anak, mencatat riwayat pemeriksaan ibu hamil dan anak, serta memberikan wawasan terkait status gizi anak.

Peluncuran program Simpati ini dilakukan Sekretaris Daerah, Herman Suryatman, disela-sela kegiatan Workshop dan Sosialisasi Pencegahan Stunting yang dilaksanakan di Pendopo IPP, Rabu (30/9). Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga memberikan gawai kepada peserta workshop. Kegiatan ini diikuti 20 kader Posyandu dari Desa Cilembu,  Kecamatan Pamulihan,  dan Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara.

Menurut Herman, aplikasi "Simpati" yang digunakan kader Posyandu diperlukan guna melakukan treatment terhadap calon ibu dan balita. Ia mengatakan, data-data yang ada di aplikasi tersebut  menjadi bahan bagi para petugas atau kader untuk disampaikan kepada jajaran Pemkab Sumedang."Data ini yang harus diidentifikasi oleh para kader kemudian di entri lalu diidentifikasi oleh operator telepon selular yang telah bekerja sama dengan Pemkab Sumedang," katanya dalam keterangan tertulisnya.

Dari aplikasi inilah, lanjut Sekda, bisa dilihat kondisi stunting di lapangan. Selain data dari lapangan, imbuh dia, nanti akan ada data yang akan menginformasikan berbagai perkembangan terkini. Ini tentunya akan bermanfaat dalam rangka melaksanakan tugas di lapangan.’’Aplikasi yang diberikan harus digunakan dengan baik agar berdampak terhadap angka penurunan stunting. Tantangan terberat adalah kegiatan di lapangan yakni komitmen kuat dalam pengolahan data stunting di masyarakat. Langkah yang tepat oleh kader akan menentukan kemajuan dalam penanganan stunting," tutur dia.

Herman berharap tidak ada lagi anggapan bahwa program stunting seolah-olah hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat. "Pemerintah akan terus-terusan memfasilitasi bagaimana stunting ini bisa ditangani. Tapi kunci utamanya ada di warga masyarakat," katanya.

Beberapa tahun ke depan, sambung Herman,  akan ada bonus demografi dimana usia produktif anak-anak 'milenial' komposisinya lebih banyak daripada 'kolonial'. Hal tersebut merupakan tantangan mengingat apabila para milenial tersebut kualitasnya nanti tidak lebih baik dari generasi sebelumnya. "Apa jadinya jika generasi milenial kehidupannya serba terbatas karena stunting. Bagaimana mungkin anak-anak kita sebagai subjek atau pelaku utama pembangunan jika kapasitas kognitifnya terbatas. Bisa jadi akhirnya mereka menjadi beban pembangunan," tutur dia.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang,  Uyu Wahyudin, mengatakan, stunting atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas dan daya saing manusia Indonesia."Hal ini karena anak dengan kondisi stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif," ujar dia.

Menurut data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kemenkes RI Tahun 2018, lanjut Uyu, kasus stunting di Kabupaten Sumedang sebesar 32,2 persen dan data hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) bulan Agustus 2018 kasus stunting sebesar 9,95 persen. "Hasil BPB Agustus 2019 kasus stunting sebesar 8, 77 persen. Sedangkan data sementara Tahun 2020 sebesar 12 persen dan masih proses validasi dan cleaning data," katanya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement