REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pelaksanaan vaksinasi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) membutuhkan persiapan. Harus ada penetapan sasaran prioritas penerima vaksin tersebut.
"Terkait vaksinasi covid19 kedepannya perlu ada persiapan sosial dan strategi kampanye tersendiri," kata Humas PB IDI Halik Malik saat dihubungi Republika, Selasa (29/9).
Artinya, dia menambahkan, peta jalan vaksinasi Covid-19 yang sedang disiapkan perlu didahului dengan penetapan sasaran prioritas penerima vaksin. Baik kriteria maupun estimasi jumlah dan sebarannya beserta strategi vaksinasinya di lapangan.
Sementara itu, Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengapresiasi pemerintah yang telah membuat perencanaan pelaksanaan vaksinasi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) termasuk membuat peta jalan dan penyiapan anggaran pengadaan vaksin Sinovac. Kendati demikian, IDI meminta produksi vaksin dilakukan setelah uji klinis vaksin ini lulus dan berhasil dilakukan.
"Kalau hanya perencanaan sih bagus dan boleh-boleh saja," ujar Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban saat dihubungi Republika, Selasa (29/9). Pihaknya juga tidak mempermasalahkan pemerintah yang membuat rancangan anggaran untuk pengadaan vaksin hingga membuat peta jalan orang yang pertama kali mendapatkan vaksin tersebut.
Terkait pihak yang pertama kali mendapatkan vaksin ini, Zubairi menyinggung sempat ada kesepakatan bahwa kelompok tenaga kesehatan yang akan divaksin pertama kalinya. Setelah kelompok ini kemudian masyarakat luas bisa mendapatkqn vaksin ini.
Karena, kata dia, 70 persen masyarakat harus mendapatkan vaksin supaya kebal dari penularan virus, kemudian virusnya sulit mencari tubuh yang bisa ditulari. "Tetapi produksinya nanti setelah uji klinis terbukti berhasil, karena namanya ujian kan bisa lulus atau tidak," katanya.
Artinya, dia melanjutkan, jika uji klinis dikatakan lulus jika aman dari efek sampingnya yang sangat minimal, kemudian efektif jika yang divaksin menunjukkan memiliki antibodi yang cukup dan melindungi diri mereka dari paparan Covid-19. Oleh karena itu, Zubairi meminta semua pihak, termasuk pemerintah bersabar melihat seluruh laporan uji klinis berakhir dan tidak buru-buru memproduksi vaksin tersebut dan mengedarkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
