Jumat 25 Sep 2020 23:48 WIB

Resesi di Depan Mata, Misbakhun: Mari Tetap Optimistis

Pemerintah dinilai akan membuat kebijakan tepat sebagai solusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) tiba disaksikan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020). Badan Anggaran DPR menyetujui RUU APBN 2021 yang telah dibahas oleh Panitia Kerja untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna pada Selasa 29 September mendatang.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) tiba disaksikan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa (kiri) dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020). Badan Anggaran DPR menyetujui RUU APBN 2021 yang telah dibahas oleh Panitia Kerja untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna pada Selasa 29 September mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dianggap bertindak berani dan jujur dengan memproyeksian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun ini (Q3/2020) kembali negatif. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pernyataan Sri Mulyani merupakan sinyal bahwa Indonesia memasuki resesi.

"Menurut saya itu sebuah kejujuran dan keberanian. Tugas Menkeu memang di bidang fiskal, jadi wajar saja Bu Sri Mulyani memberikan sinyal," ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (25/9).

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menambahkan, sebenarnya banyak kalangan sudah memprediksi soal resesi itu. "Kami di Komisi XI DPR juga sudah memperkirakan sejak awal ketika pandemi COVID-19 berimbas ke masalah ekonomi," ujar dia.

Namun, Misbakhun menegaskan, sinyal dari Sri Mulyani soal resesi itu tak perlu direspons berlebihan, apalagi dengan kepanikan. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu mengharapkan masyarakat tidak cemas.

Misbakhun meyakini pemerintah akan membuat kebijakan tepat sebagai solusi. Ia juga mendorong pemerintah menggencarkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi. 

"Saya yakin pemerintahan Presiden Jokowi bisa membawa kita keluar dari situasi sulit seperti saat ini. Pemerintah juga akan terus melaksanakan program-program bantuan sosial sebagai bentuk kehadiran negara ketika rakyat sedang susah karena pandemi," katanya.

Dalam pengamatan Misbakhun, selama ini pemerintah telah berupaya keras dalam membantu masyarakat di masa pandemi. Menurutnya, bantuan sosial dalam berbagai bentuk itu juga untuk mempertahankan konsumsi dan menjaga daya beli. 

"Pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat. Saya lihat pemerintah juga mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau di masa sulit sekarang ini," ujar dia..

Oleh karena itu Misbakhun berharap semua pihak tetap optimistis bahwa Indonesia akan mampu keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Semoga dengan berbagai upaya dan kebijakan yang tepat dari pemerintah, kita bisa keluar dari kondisi perekonomian yang sulit ini," katanya.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani menyatakan,  ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun ini akan tumbuh negatif di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen. Menurutnya, kondisi itu berpotensi berlanjut pada kuartal IV.

"Negative territory kemungkinan akan terjadi pada kuartal III dan juga masih akan berlangsung kuartal IV, yang kita upayakan untuk bisa dekati nol atau positif," katanya saat menyampaikan paparan APBN Kita pada Selasa (22/9).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement