REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA--Pemerintah Kabupaten Purbalingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya. Predikat WTP tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga sepanjang tahun 2019. "Dengan perolehan predikat WTP tahun ini, maka Pemkab Purbalingga sudah mendapatkan predikat WTP sebanyak empat kali berturut-turut," kata Bupati Purbalingga Sya Hayuning Pratiwi.

Penghargaan Opini WTP tersebut, diumumkan Kementerian Keuangan secara virtual, Selasa (22/9). Pengumuman disaksikan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi dan sejumlah pejabat Pemkab, di Ruang Rapat Bupati Purbalingga.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, Subeno, mengatakan pemberian penghargaan ini akan semakin memacu semangat seluruh jajaran ASN di Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meski demikian, dia mengakui, meski Pemkab sudah empat kali mendapatkan opini WTP, namun  Pemkab belum bisa meraih reward tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana tahun sebelumnya. "Hal ini karena syarat untuk mendapatkan reward tambahan DID lebih diperketat dan ditingkatkan lagi standarnya," jelas Subeno.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pengumuman daftar pemerintah daerah penerima predikat WTP tersebut,  menyebutkan perolehan opini WTP untuk LKPD pemerintah daerah (Pemda) tahun 2019, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. "Pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP ada sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen. Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP  meningkat 7,9 persen," jelasnya. n eko widiyatno

Ikuti Whatsapp Channel Republika