Pendidikan sejarah merupakan pelajaran berharga bagi pembentukan identitas, jati diri bangsa, patriotisme dan nasioalisme. Bangsa yang besar adalah bangsa yang kuat dan mengakar akan kepribadian dan sejarahnya sendiri.
Hilangnya pelajaran sejarah justru akan mendegradasi rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat khususnya generasi muda yang akan menjadi tumpuan di masa depan. Jangan sampai generasi muda kita kehilangan identitas nasionalnya karena tidak mengenal sejarah bangsanya.
Dengan demikian, perlu adanya upaya untuk membangun kesadaran kolektif generasi muda penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah bangsanya sendiri. Kesadaran inilah yang akan membentuk rasa patriotisme dan nasionalisme yang menjadi modal bagi integrasi bangsa dan negara Indonesia.
Namun anehnya, alih-alih memperkokoh pendidikan sejarah, malah muncul ide mereduksi pelajaran sejarah. Ide ini kontraproduktif dan harus dibuang jauh-jauh.
Pendidikan sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib di persekolahan. Negara Amerika Serikat bisa maju karena di persekolahan di sana, anak didiknya dituntut memahami dan menguasai sejarah kebesaran bangsanya. Disamping sejarah, di sana muncul gerakan civic education dengan adagiumya “Amerikanisasi”, yakni gerakan mengamerikan bangsa Amerika.
Bagi Bangsa Indonesia, dulu dalam kurikukum 1984 ada pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). Ide yang cemerlang untuk membekali anak bangsa memahami sejarah perjuangan bangsanya.
Karenanya, saat ini Kemendikbud mestinya melakukan upaya revitalisasi pelajaran sejarah sebagai salah satu wahana pendidikan karakter bagi generasi muda. Upaya revitalisasi tersebut dapat dilakukan dengan meng-update pengetahuan sejarah yang lebih komprehensif kepada para guru, sehingga dapat memberikan pengetahuan sejarah yang lebih luas dan mendalam kepada para siswanya.
Di samping itu, para guru pun punya misi untuk membangun pentingnya pendidikan karakter melalui pelajaran sejarah, sehingga proses pengajarannya tidak hanya membentuk pengetahuan atau hafalan semata. Lebih jauh dari itu, para siswa dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari pengetahuan sejarah yang diimplementasikan dalam bentuk perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan teori pendidikan karakter dari Thomas Lickona yang mencakup moral knowing, moral feeling, dan moral action.
Pemerintah jangan sampai gagal paham atas kebijakannya selama ini. Kita khawatir berbagai isu yang berkembang berkaitan dengan isu pendidikan nasional, kerap simpang siur dan berakhir dengan klarifikasi. Kemendikbud harus mengubah pola komuniksi publiknya secara baik agar tidak terjadi keriuhan atau kebisingan akibat misinformasi publik.
Terkait kebijakan penyederhanaan kurikulum mesti berbasis hasil riset dan melibatkan berbagai pakar atau ahli. Kemudian, adakan uji publik secara masif dan transparan. Karenanya, Kemendikbud harus memiliki kebijakan berupa grand design pendidikan nasional kemudian diturunkan menjadi grand design kurikulum nasional, agar kebijakan pendidikan nasional berjalan dengan baik atau on the track.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
