REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi pemberian bantuan enam ventilator dan 5.000 unit alat PCR dari DPP Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, sudah menjadi kewajiban dalam penanganan kasus Covid-19, partai ikut meringankan beban pemerintah daerah.
Menurut dia, bersatu merupakan jalan terbaik dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia. "Tidak ada cara lain untuk menanggulangi virus corona ini selain masyarakat, partai politik, dan pemerintah sama-sama bersatu. Apa pun asal kita, kepentingan kita, semua harus bersatu untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini," ucap Muzani dalam siaran.
Muzani berpesan, masyarakat wajib bergandengan tangan dan membangun tatanan pemerintahan yang baru. Bersamaan dengan penyerahan bantuan tersebut, Muzani mengingatkan peran penting dalam menangani pandemi Covid-19 terletak di tangan masyarakat.
Muzani menyatakan, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Sehingga, apabila wabah dapat ditekan, ekonomi nasional dapat kembali pulih.
"Lambat laun pertumbuhan ekonomi yang sempat minus dan daya beli masyarakat yang sempat turun kita yakini akan membaik. Kuncinya masyarakat bersatu dan disiplin mematuhi prokotol kesehatan agar berhenti dari lingkaran Covid-19," jelas anggota dewan dari Dapil Lampung I tersebut.
Gubernur Lampung Arinal menyampaikan terima kasih kepada Partai Gerindra yang sudah memberi bantuan. "Tolong dipantau pendistribusiannya untuk disampaikan ke rumah sakit rujukan agar bantuan bisa sampai dan terpakai sesuai fungsinya," kata Arinal saat menerima bantuan di Kota Bandarlampung, Senin (21/9).
Arinal menjelaskan, kasus Covid-19 Provinsi Lampung terus meningkat. Sejak bulan Maret terjadi peningkatan kasus orang tanpa gejala (OTG), dikarenakan banyaknya orang dari luar Provinsi Lampung yang masuk ke wilayahnya.
Untuk mengantisipasi kasus tersebut, lanjut dia, ke depan, Lampung melakukan beberapa kegiatan salah satunya pendekatan ke masyarakat, hingga pengetatan protokol kesehatan di wilayah desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika