REPUBLIKA.CO.ID, oleh Retno Wulandhari, Adinda Pryanka, Antara
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (10/9) turun dalam terdampak rencana diterapkannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta pada Senin (14/9). IHSG ditutup melemah 257,92 poin atau 5,01 persen ke posisi 5.891,46. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 48,24 poin atau 6 persen menjadi 756,12.
"Sentimen domestik yang berkembang pasti berkaitan dengan kebijakan pemerintah Pemprov DKI yang akan menerapkan PSBB total akibat meningkatnya Covid-19 cases menyebabkan aktivitas perekonomian di DKI berpotensi menjadi lesu. Sehingga bisa mengganggu stabilitas pada kinerja perekonomian nasional," kata analis Bina Artha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama di Jakarta, Kamis.
Di sisi lain, lanjut Nafan, pergerakan IHSG juga dipengaruhi minimnya data makroekonomi domestik yang memberikan dampak positif besar ke pasar.
"Untuk global market, akan menanti hasil penentuan suku bunga ECB yang diprediksikan tetap di level nol persen. Sementara itu, data US unemploymet claims juga akan dinantikan pasar," ujar Nafan.
Pada Kamis pagi, BEI melakukan trading halt atau menghentikan sementara perdagangan saham pada hari ini. Perdagangan dibekukan setelah IHSG anjlok hingga 5 persen menjelang penutupan sesi pertama.
Sejak pembukaan perdagangan pagi ini, IHSG telah mengalami koreksi yang cukup dalam. Sentimen utama penurunan IHSG ini yaitu pemberlakuan kembali PSBB secara ketat di Ibu Kota DKI Jakarta.
"Ya, IHSG turun karena diberlakukannya PSBB tahap II," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Kamis (10/9).
Pembekuan perdagangan sendiri bertujuan untuk mengantisipasi penurunan tajam IHSG. Adapun, ketentuan mengenai penerapan trading halt ini dilakukan dalam beberapa kondisi tertentu.
Apabila terjadi penurunan IHSG sebesar 5 persen dalam satu hari bursa yang sama, BEI akan melakukan trading halt selama 30 menit. BEI akan kembali melakukan trading halt selama 30 menit jika IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 10 persen. Lebih jauh, Bursa akan melakukan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pengumuman pemberlakuan kembali PSBB total oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berimbas pada pasar keuangan. Menurutnya, kebijakan 'rem darurat' yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (9/9) itu menyebabkan volatilitas pasar keuangan meningkat pada pagi ini.
Airlangga mengatakan, sebenarnya, kinerja pasar keuangan sebenarnya sudah menunjukkan arah positif sejak beberapa pekan terakhir dibandingkan April. Indeks saham sektoral mengalami penguatan pada sebagian besar sektor dengan variasi kenaikan hingga di atas 20 persen.
Tapi, kinerja tersebut berubah pada indeks saham Kamis (10/9) pagi. "Hari ini, indeks masih ada ketidakpastian akibat daripada announcement Gubernur DKI tadi malam. Sehingga, pagi tadi, indeks sudah di bawah 5.000," tutur Airlangga dalam Webinar Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kamis.
Menurut Airlangga, kebijakan 'gas' dan 'rem' sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak. Langkah ini bisa berimbas pada kepercayaan dari publik dan investor.
"Ekonomi tidak semuanya tentang faktor fundamental, tapi juga sentimen keuangan, terutama di sektor capital market," katanya.
Dalam konferensi pers pada Rabu (9/9) malam, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut PSBB transisi dan kembali memberlakukan PSBB total. Kebijakan 'rem darurat' ini diambil setelah melihat tiga indikator yang sangat diperhatikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19 serta tingkat kasus positif di ibu kota.
"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," ucap Anies.
In Picture: IHSG Anjlok, Perdagangan Saham Dibekukan
Rupiah melemah
Sejalan dengan anjloknya IHSG, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup melemah. Rupiah ditutup melemah 56 poin atau 0,38 persen menjadi Rp14.855 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.799 per dolar AS.
"Pasar lebih mengkhawatirkan PSBB Jakarta yang berpotensi akan mendorong perlambatan pemulihan Indonesia karena Jakarta memegang 70 persen perputaran uang di Indonesia," kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Kamis.
Sementara itu dari global, lanjut Ariston, konflik AS dan China yang memanas masih mendorong kekhawatiran pasar.
"Selain itu, nanti malam ada keputusan ECB. Kemungkinan lebih optimis nadanya dibanding sebelumnya yang bisa membantu penguatan aset berisiko," ujar Ariston.
Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp14.768 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.765 per dolar AS hingga Rp14.860 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.871 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.853 per dolar AS.
Komisi XI DPR mengingatkan stabilitas di pasar keuangan domestik harus betul-betul dijaga menyusul keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB total mulai 14 September 2020. Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan.
“Pengumuman PSBB oleh DKI Jakarta secara langsung direspons oleh market karena ketidakpastian yang masih belum pasti di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 baik pada sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi,” ujar dia.
Menurut Dito, ketika awal Juni 2020 saat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengubah PSBB menjadi PSBB transisi kondisi ekonomi mulai pulih yang diikuti dengan kepercayaan pelaku pasar. Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah kasus Covid-19 di Ibu Kota sejak Juni 2020 terus meningkat.
Ke depannya, saat PSBB kembali diberlakukan, Dito berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah selalu menyelaraskan kebijakan dan tetap mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap sistem keuangan.
“Respons kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap sentimen pasar atau keseluruhan perekonomian harus dijaga confident-nya untuk meminamilisir dampak dari sentimen negatif tersebut dengan menyelaraskan berbagai kebijakan antara pemerintah daerah dan kebijakan pemerintah pusat," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
