REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon terus meningkat. Meski demikian, Pemkot Cirebon lebih memilih untuk terus menegakkan protokol kesehatan dibandingkan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Permasalahan Covid-19 ini seperti saya sedang menghadapi buah simalakama,’’ ujar Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, Kamis (10/9).

Azis melihat, dalam menanganani Covid-19, pihak pemkot tidak bisa hanya mengikuti contoh daerah lain. Menurutnya, apapun keputusan yang akan diambil, harus didasari situasi dan kebutuhan di Kota Cirebon.

"Jadi apakah kita akan terus AKB dengan meningkatkan intensitas penanggulangan/pencegahan, ataukah kita akan menyerah dengan menerapkan PSBB kembali. Ini yang masih jadi pertimbangan kami,’’ kata Azis.

Meski demikian, Azis berharap, Kota Cirebon tetap menerapkan AKB. Namun, masyarakat harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. "Itu jauh lebih baik daripada kita menerapkan PSBB," jelas Azis.

Menurut Azis, penerapan kembali PSBB pada akhirnya juga tidak menyebabkan penurunan dari penularan Covid-19. Justru, jika menerapkan PSBB dan ekonomi mengalami penurunan, masyarakat menjadi tidak tahan dan akhirnya akan keluar lagi untuk mencari nafkah.

Untuk itu, Azis menilai, hal yang harus didahulukan adalah menyadarkan masyarakat bahwa bahaya Covid-19 di Kota Cirebon tinggi. Bahkan, dari 22 kelurahan di Kota Cirebon, 18 kelurahan sudah berstatus zona merah. Karenanya, masyarakat harus ikut serta melakukan pencegahan dengan mentaati protokol kesehatan.

Ketika ditanyakan mengenai raperda mengenai penerapan sanksi, Azis mengatakan, pada akhir September raperda itu rencananya bisa diparipurnakan. Saat ini, pansus sedang melakukan tahapan-tahapan untuk merealisasikannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika