REPUBLIKA.CO.ID,SIAK -- Lebih dari 100 penghulu (kepala desa) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial tahun anggaran 2014-2019 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Riau bertempat di Kejaksaan Negeri Siak.

"Kita menyiapkan tempat saja karena kalau ke Kejati terlalu jauh. Ini penyidikan dari Kejati. Sudah dari Senin kemarin (7/9) prosesnya, rencananya tiga hari," kata Kepala Kejari Siak, Aliansyah di Siak, Selasa (8/9).

Dia mengatakan terkait siapa dan materinya pemeriksaan, Aliansyah tidak bisa menjelaskan karena itu ranah Kejati Riau. Namun tidak menampik jika memang banyak penghulu yang dipanggil yang jumlahnya 120 orang se-Kabupaten Siak.

Selain penghulu, menurutnya juga memang ada pemanggilan terhadap mantan ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan. Yang bersangkutan dipanggil Kejati dalam kapasitasnya sebagai Ketua Karang Taruna dan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Siak kala itu.

"Kalau pemanggilannya ada tapi apa dia (Indra Gunawan) hadiri pemanggilan atau tidak, saya belum cek," ujar Kajari.

Sebelumnya Indra Gunawan yang saat ini sebagai Anggota DPRD Siak ini telah diperiksa juga di Kantor Kejati Riau di Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Namun Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Siak itu diminta lagi untuk datang dan bawa dokumen.

Salah seorang penghulu yakni dari Kampung Teluk Merempan, Kecamatan Mempura, Syafrizal mengakui ada pemeriksaan. Dia mengaku dipanggil penyidik Kejati Riau terkait dugaan Tipikor Dana Bansosyang disalurkan untuk yatim piatu, fakir miskin, lanjut usia dan orang cacat.

"(Diperiksa) dari pukul 10.00 WIB, kurang lebih enam jam. Ditanya apakah itu usulan desa atau kabupaten, kita kan diminta mengusulkan. Kita bawa data penerima bansos," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika