REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak, online maupun televisi dan radio menggelar aksi demo secara spontanitas kepada KPU Indramayu, Ahad (6/9). Hal itu menyusul adanya pembatasan jumlah wartawan yang diperkenankan masuk untuk meliput pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Aksi demo itu bermula saat pasangan calon perseorangan, Toto Sucartono - Deis Handika datang ke Kantor KPU Indramayu untuk mendaftar. Dengan alasan protokol kesehatan, jumlah wartawan yang diperkenankan ikut masuk ke dalam kantor KPU hanya lima orang. Sedangkan saat itu jumlah wartawan yang meliput mencapai sekitar 40 orang.
Para wartawan pun hanya bisa menunggu di luar pagar, tanpa bisa meliput proses pendaftaran paslon. Mereka baru diperbolehkan masuk ke kantor KPU saat proses pendaftaran paslon telah selesai. Wartawan kemudian dibolehkan mengikuti konferensi pers dengan paslon Toto - Deis, di ruang konferensi pers yang telah disediakan pihak KPU.
Kekecewaan wartawan pun semakin bertambah karena ruang konferensi pers yang disediakan KPU ternyata cukup sempit dan tidak memberikan pengaturan jaga jarak bagi wartawan. Akibatnya, puluhan wartawan terpaksa harus berjubel dan berdesak-desakan saat harus mengambil gambar dan mendengarkan keterangan pers yang disampaikan paslon.
Kondisi itu bertentangan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Padahal, sejak awal KPU membatasi jumlah wartawan yang boleh masuk dengan dalih protokol Covid-19.
Karenanya, selepas konferensi pers, puluhan wartawan pun melakukan aksi demo secara spontanitas. Mereka meminta agar bertemu langsung dengan Ketua KPU Indramayu untuk memprotes pembatasan jumlah wartawan yang boleh masuk. Wartawan juga meletakkan kamera dan kartu pers sebagai bentuk protes.
Namun sayang, Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fathoni sempat terpancing emosinya dan melontarkan pernyataan dengan nada keras saat menghadapi wartawan. Hal itu pun semakin memicu kemarahan wartawan hingga terjadi adu mulut antara wartawan dan ketua KPU. Beruntung, keributan itu berhasil diredakan setelah Kapolres Indramayu, AKBP Suhermanto menengahi kedua pihak.
Salah seorang wartawan radio, Iir Sairoh, menyatakan, KPU Indramayu memang bekerja dibawah undang-undang. Namun, wartawan juga bekerja dengan dilindungi undang-undang.
"Kalau wartawan dihalangi, bagaimana bisa memperoleh informasi yang akurat untuk disampaikan kepada masyarakat," tukas Iir.
Setelah mediasi, KPU Kabupaten Indramayu kemudian mengizinkan wartawan melakukan peliputan proses pendaftaran paslon meski secara bergantian.
"Saya minta maaf. Silakan secara bergantian wartawan yang masuk," tutur Ahmad Toni Fatoni.
Sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi saat pendaftaran pasangan Nina Agustina - Lucky Hakim pada Jumat (4/9). Wartawan kecewa karena kondisi itu kembali terulang saat pendaftaran paslon pada Ahad (6/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
