Sabtu 05 Sep 2020 06:13 WIB

Influencer Dinilai Membantu Pemerintah dalam Berkomunikasi

Di era digital, influnlencer diperlukan dalam upaya penyampaian informasi.

Webinar yang diselenggarakan Kompas TV dengan tema
Foto: Dok. Pri
Webinar yang diselenggarakan Kompas TV dengan tema

REPUBLIKA.CO.ID, JAKATA -- Pendiri Mediawave, Yose Rizal meminta pemerintah bijak dan arif dalam memberdayakan influencer untuk kepentingan bangsa. Menurut dia, pada faktanya influencer  sangat diperlukan, khususnya di era digital saat ini untuk menyampaikan informasi. 

"Influencer satu hal yang tidak bisa dihindari. Pemerintah butuh itu. Mohon semua pihak jangan mendiskreditkan influencer yang membantu pemerintah. Tapi memang penggunaannya harus cermat," kata Yose dalam Webinar yang diselenggarakan Kompas TV dengan tema 'Influencer dan Pemerintahan Jokowi',  Jumat (4/9).

Yose mengatakan, perlu diingat bahwa Presiden Jokowi sangat didukung oleh basis relawan. "Saya meyakini banyak akun di sosmed memviralkan komunikasi pemerintah dengan basis relawan itu. Sehingga sifatnya bukan transaksional tapi relawan, dan itu keuntungan pemerintah," kata Yose. 

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika,  Henri Subiakto menambahkan, keberadaan influencer sebenarnya sudah ada sejak dulu yang disebut opini leader. Sejak dulu, klaim dia, masyarakat pasif akan mengikuti masyarakat aktif. 

"Mereka yang aktif, jaringan sosial dan hubungannya lebih banyak akan jadi rujukan bagi yang pasif, maka disebut opini leader. Bisa saja opini leader itu artis, para ulama, orang kampus atau guru, jadi itu masa lalu. Tapi sekarang di era digital dimana semua orang bisa jadi wartawan, itulah influencer," kata Henri.

Selain influencer, kata Henri,  ada juga buzzer dan ini seringkali dituding seakan-akan ada di pemerintahan sampai sekarang.  Padahal menurut logika, klaim dia, Presiden tidak perlu lagi buzzer politik atau influencer untuk meraih kekuasaan. Itu karena, ujar dia, Jokowi sudah dua kali menjadi Presiden dan tinggal menyelesaikan tugas. Selain itu, pemerintahnya, TNI/Polri dan Partai Politik juga sudah solid.  

"Jadi influencer sekarang ini lebih konteks untuk pembangunan, pariwisata, termasuk yang sekarang benar-benar dilakukan pemerintah dan semua yaitu menangani Covid-19," kata Henri. 

Juru Bicara Presiden,  Fadjroel Rachman menegaskan, pemerintahan saat ini tidak menggunakan influencer untuk mengampanyekan isu-isu tertentu. Menurutnya, Presiden Jokowi saat terbuka terhadap semua influencer

"Presiden itu setiap hari dua jam membuka media sosial, dia membaca setiap isu-isu yang sedang ramai di media sosial termasuk pesan-pesan yang disampaikan kepada beliau. Jadi beliau sangat terbuka terhadap media sosial," ujar Fadjroel. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement