REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta adanya batasan harga untuk tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19. Sebab, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo yang menyebut adanya harga tes yang terlalu mahal di sejumlah rumah sakit.
"Sehingga kemahalan-kemahalan PCR atau perbedaan harga-harga PCR itu bisa disamakan atau minimal ada patokan harga," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/9).
Dasco mengatakan, perbedaan harga mungkin terjadi karena kondisi yang berbeda di banyak wilayah. Dengan adanya patokan harga tes PCR, masyarakat di sejumlah daerah diharapkan tak terlalu terbebani.
"Sehingga tidak ada lagi perbedaan harga yang melampaui harga seharusnya, bahkan hingga lima kali lipat," ujar Dasco.
Selain itu, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi diminta turun tangan untuk menindaklanjuti temuan Ketua Satgas Covid-19. Sebab, tes PCR merupakan salah upaya mengetahui kasus positif Covid-19.
"Tes itu merupakan hal yang sangat urgen bagi masyarakat dan kalau harganya masih terlalu mahal menurut Ketua BNPB, seharusnya Gugus Tugas Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional bisa segera merespon," ujar Dasco.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut ada rumah sakit yang menaikkan harga tes PCR lima kali lipat dari harga seharusnya. Seharusnya harga tes PCR tidak lebih dari Rp 500 ribu. Namun, nyatanya terdapat rumah sakit yang mematok harga tes PCR hingga Rp 2,5 juta.
Selain itu, Doni juga menyampaikan adanya laboratorium yang dikelola pemerintah justru memasang harga untuk tes swab. Padahal, seharusnya gratis. Namun, Doni tak mengungkapkan di mana laboratorium dan rumah sakit yang dimaksud.
"Kami telah mendistribusikan jutaan reagen ke seluruh daerah dan memang kalau dilihat 51 persen mereka yang sekarang mengikuti tes swab ini adalah gratis, itu adalah lab-lab yg dikelola pemerintah. Tapi ada juga lab-lab tertentu kami juga dapat laporan, itu ada yang minta bayaran kepada masyarakat," ujar Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika