Rabu 02 Sep 2020 20:45 WIB

Ini Cerita Satgas, Ada Pengusaha Sewa Garuda Saat Pandemi

Permintaan para pengusaha untuk mencharter pesawat tersebut bukan tanpa alasan.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Agus Yulianto
Budi Gunadi Sadikin
Foto: antara
Budi Gunadi Sadikin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, memang belum berakhir. Namun, ada beberapa cerita menarik di tengah masyarakat yang saling bahu-membahu dan saling bantu dalam melawan infeksi virus corona ini. Salah satunya dialami oleh Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekononimi, sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. 

Budi mengungkapkan, di masa awal pandemi Covid-19 melanda Indonesia, ada sejumlah pengusaha yang menanyakan kepadanya cara untuk menyewa pesawat Garuda Indonesia. Saat itu, ujarnya, penerbangan memang sedang ditutup untuk mencegah pergerakan manusia dan memperparah penularan. 

"Saat tidak ada orang yang naik Garuda, sejumlah orang dari kalangan profesional, swasta, yang datang dari beberapa profesi, mereka menghubungi saya dan menanyakan bagaimana mereka bisa mencharter penerbangan Garuda. Saya kaget," kata Budi dalam keterangan pers untuk media asing di Kantor Presiden, Rabu (2/9). 

Ternyata permintaan untuk mencharter pesawat tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa pengusaha tersebut, ujar Budi, mengaku memiliki relasi di China untuk memasok alat pelindung diri (APD). Kalau ditarik ke belakang, Indonesia memang sempat kekurangan APD bagi tenaga medis yang menangani Covid-19. 

"WNI ini dengan sejumlah latar belakang, ada orang keturunan China, Jawa, Batak, mereka kontak teman mereka di China, membeli APD dengan uang mereka sendiri. Dan tinggal cari cara, gimana bawa APD ke Indonsia," kata Budi. 

Solusi yang akhirnya disepakati, pemerintah membantu menyediakan pesawat untuk disewakan. Pesawat tersebut lantas mengangkut persediaan APD dari China yang memang lebih dulu diserang pandemi. 

"Orang-orang Indonesia ini tanpa ada yang mengoordinir, mereka menghubungi relasi mereka di China dan istribusikan APD ke RS di Indonesia," katanya. 

Kendati begitu, Budi enggan menyebutkan siapa pihak-pihak yang membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan APD di dalam negeri tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement