REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKBASUNG -- Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengusulkan 7.610 unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agam, Aguska Dwifajra di Lubukbasung, Senin (31/8), mengatakan ke 7.610 unit UMKM itu telah diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
"Kami telah mengusulkan UMKM itu Kementerian Koperasi dan UKM RI pada awal Juli 2020," tambahnya.
Ia mengatakan ke 7.610 unit UMKM itu tersebar di 16 kecamatan dan para pelaku UMKM mendaftar ke dinas setempat.
UMKM itu bergerak di berbagai usaha seperti, kuliner, kerajinan dan lainnya. UMKM itu terdampak akibat kesulitan dalam pemasaran produk di masa pandemi Covid-19.
"Bantuan tunai ini menjadi salah satu langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diambil pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dan industri kecil menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui jumlah UMKM yang mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, karena pihaknya hanya menyampaikan data UMKM calon penerima.
Namun pihaknya belum menerima salinan data UMKM yang mendapatkan bantuan masing-masing Rp 2,4 juta per bulan itu. "Dana tersebut langsung masuk ke rekenig pelaku UMKM," sebutnya.
Salah seorang pelaku UMKM di Lubukbasung, Sukarno (49) menambahkan pihaknya telah mengusulkan untuk mendapatkan bantuan BLT ke pemerintah nagari atau desa adat.
Namun dana BLT tersebut belum cair sampai sekarang. "Saya berharap bantuan segera cair agar bisa digunakan untuk modal usaha dalam pembuatan tahu," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika