REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA -- Pemkab Majalengka telah membentuk tim pengendalian dan pemulihan ekonomi yang diarahkan pada upaya pemberdayaan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi.
Ancaman resesi itu sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD. Menurutnya, Indonesia akan dilanda resesi ekonomi dalam waktu dekat karena ekonomi terus merosot sebagai imbas pandemi virus Corona (Covid-19).
Bupati Majalengka, Karna Sobahi, mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan para kepala daerah se-Jabar bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam rapat melalui Video Conference itu, dibahas tentang bahaya resesi ekonomi kwartal III.
Karna mengatakan, dari hasil pertemuan para kepala daerah itu dijelaskan, salah satu dampak resesi yang dikhawatirkan bakal terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan.
"PHK saat resesi terjadi karena permintaan atau konsumsi masyarakat mulai menurun. Sehingga para pengusaha terpaksa harus melakukan efisiensi terhadap karyawannya melalui PHK," kata Karna, Senin (31/8).
Setelah terjadi PHK, lanjut Karna, maka pengangguran akan semakin meningkat dan daya beli masyarakat menurun. Begitu pula jumlah masyarakat miskin, akan semakin bertambah.
Untuk itulah, Pemkab Majalengka membentuk tim pengendalian dan pemulihan ekonomi yang diarahkan pada upaya pemberdayaan sektor UMKM. Adapun langkahnya dengan memberikan bantuan fasilitas dan mendukung permodalannya.
"Kami juga mendorong para petani Majalengka untuk membedayakan lahan dengan mendiversifikasikan tanaman dan memberdayakan lahan kritis dan tidak produktif menjadi lahan yang produktif," ucap Karna.
Selain itu, lanjut Karna, sektor pertanian merupakan zona yang paling kecil terkena dampak Covid-19. Karena itu, kekuatan ekonomi rakyat berada pada sektor pertanian.
"Bidang pertanian ini menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan kita. Dan sektor ini akan kami maksimalkan," ujar Karna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika