REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Bangli, Pasuruan membantah telah melakukan persekusi terhadap Abdul Halim dan Yayasan Al Hamidy-Al Islamiyah. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Bangli, Sa'ad Muafi menegaskan tidak ada tindakan anarkisme saat mereka mendatangi Abdul Halim dan Yayasan Al Hamidy.
Sa'ad Muafi memantau dirinya dan organisasinya jadi sasaran kritik di media sosial setelah beredarnya video GP Ansor dan anggota Banser yang mendatangi Abdul Halim dan Yayasan Al Hamidy. Warganet di media sosial menyebutkan tindakan Muafi termasuk sebagai aksi persekusi.
"Kami yakini mereka enggak ada alasan lain, tidak ada dalil penguat pembenaran mereka. Mereka mem-framing saya dan Ansor bahwa yang dilakukan persekusi tanpa melihat fakta di lapangan," kata Muafi pada Republika.co.id, Kamis (27/8).
Muafi menegaskan aksi GP Ansor mendatangi Abdul Halim dan Yayasan Al Hamidy-Al Islamiyah tak dilakukan sendiri. GP Ansor turut melibatkan unsur kepolisian dan pemerintah daerah setempat.
Karena itu, Muafi menyatakan GP Ansor melanjutkan proses hukum terhadap Abdul Halim dan Yayasan Al Hamidy atas tuduhan penghinaan dan keterlibatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Kami padahal berangkat dengan polisi, Muspika, lengkap. Tidak ada anarkisme," tegas Muafi.
Muafi terpantau jadi sasaran protes warganet karena dianggap arogan dan tak sopan pada pengurus Yayasan Al Hamidy-Al Islamiyah saat terjadi penggrebekan. Muafi mengklarifikasi bahwa pengurus Yayasan tak mau menekan Surat Pernyataan tak Menyebarkan Ideologi Khilafah. Padahal ia mengklaim mendapati temuan keterkaitan yayasan itu dengan HTI.
"Kalau nada tinggi dalam diskusi wajar karena masyarakat sudah sangat marah. Maka dia saya minta surat pernyataan agar tak lagi menyebarkan ideologi khilafah, ternyata dia enggak mau sampai jadi perdebatan. Lucu jika kelompok mereka framing kami," ucap Muafi.
Sebelumnya, GP Ansor Bangli menemukan kalender dan bendera yang menyimbolkan HTI di Yayasan Al Hamidy-Al Islamiyah pada 20 Agustus. Selain itu, ditemukan pula foto Presiden Joko Widodo yang dicoret dan tak ada foto Wapres Ma'ruf Amin di lembaga yang menyediakan pendidikan Islam sejak dini hingga dewasa itu. Setelah melakukan penggrebekan, GP Ansor Bangli melanjutkan temuan itu dengan memproses hukum ke Polres Pasuruan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika