REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BP Jamsostek menyerahkan data 2,5 juta calon penerima bantuan subsidi gaji untuk gelombang pertama pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (24/8) kemarin. Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto menjelaskan data tersebut sudah divalidasi berlapis hingga tiga tahap.
Agus mengatakan dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening. Dari 13,7 juta nomor rekening, jumlah data yang tervalidasi dalam tiga tahap mencapai 10 juta.
"Dari jumlah tersebut kami serahkan pada tahap pertama sebanyak 2,5 juta data peserta," kata dia dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (25/8).
Gelombang penyerahan data berikutnya akan dilakukan secara bertahap (batch) hingga seluruh rekening pekerja yang telah tervalidasi bisa menerima haknya. Agus menambahkan penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring, dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program bantuan subsidi gaji.
Saat ini, masih terdapat sekitar 2 juta pekerja yang nomor rekeningnya belum diterima BP Jamsostek. "Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada perusahaan untuk segera menyerahkan data terkini para pekerja yang mencakup nomor rekening aktif atas nama pekerja, paling lambat 30 Agustus 2020," ujarnya.
Begitu pula dengan nomor rekening yang tidak valid akan dikembalikan kepada perusahaan untuk dikonfirmasi kembali kepada pekerjanya dan akan dilakukan validasi ulang. Sementara kantor cabang sebagai garda terdepan menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pengelola SDM (HRD) perusahaan agar pekerja yang memenuhi syarat tidak terlewat dalam pemenuhan haknya.
Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Kebayoran Baru Jakarta Sony Suharsono mengatakan akan terus mengumpulkan data rekening pekerjanya. "Harapan kami, bantuan yang akan diterima pekerja akan berguna dalam kondisi pandemi saat ini."
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menerima data yang disampaikan oleh BP Jamsostek. Ia menyatakan data batch pertama BSU sebanyak 2,5 juta ini akan dicek kesesuaian data yang ada.
"Setelah itu baru akan kami serahkan kepada KPPN untuk nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank-bank pemerintah. Dari bank pemerintah tersebut nanti akan ditransfer ke penerima program Bantuan Subsidi Upah," ucapnya.
Kemenaker butuh waktu empat hari untuk melakukan pemeriksaan data yang telah diberikan oleh BP Jamsostek demi mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ida juga memastikan pegawai non ASN bisa menerima BSU ini.
"Pegawai pemerintah non PNS, sepanjang dia peserta BP Jamsostek dan memenuhi syarat maka dia termasuk yang bisa menerima program bantuan perintah ini," ujar Ida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika