Senin 24 Aug 2020 13:37 WIB

46 ASN Pemerintah Kota Ambon Positif Covid-19

46 ASN yang dinyatakan positif saat ini telah dilakukan isolasi terpusat dan mandiri.

Pengecekan pasien dengan metode polymerase chain reaction atau PCR (ilustrasi).
Foto: AP Photo/Gerald Herbert
Pengecekan pasien dengan metode polymerase chain reaction atau PCR (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Kota Ambon Joy Adriaansz menyatakan, hasil sementara pemeriksaan tes usap yang dilakukan di 10 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Ambon ada 46 aparatur sipil negara positif Covid-19. Jumlah tersebut didapat dari 211 sampel. 

"Dari 386 sampel, 175 sampel saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan, sementara 211 sampel lainnya sudah dikeluarkan dengan hasil 46 sampel pegawai dinyatakan positif Covid-19," katanya, di Ambon, Maluku, Senin (24/8).

Dia mengatakan, tes usap yang dilakukan Pemkot Ambon dan difokuskan bagi 10 OPD merupakan langkah antisipasi dalam mencegah penularan Covid-19 di kawasan perkantoran. "Pemeriksaan tes usap dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 pada klaster perkantoran," katanya.

Ia menjelaskan, 46 ASN yang dinyatakan positif saat ini telah mengikuti isolasi secara terpusat pada lokasi yang disiapkan Pemkot Ambon, maupun isolasi mandiri bagi mereka yang rumahnya memenuhi persyaratan berdasarkan kriteria penilaian gugus tugas.

Terkait keterbatasan lokasi isolasi terpusat, Joy mengaku, pihaknya saat ini tengah melakukan pembicaraan dengan pihak LPMP agar bisa digunakan sebagai lokasi isolasi terpusat.

Menyikapi kemungkinan-kemungkinan lain yang muncul, Pemkot juga telah mengambil langkah berupa pemusatan tracing dan tracking baik terhadap masyarakat yang melakukan pelayanan maupun kepada pegawai lain yang juga melakukan pelayanan publik. "Hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah penularan yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri," ujarnya.

Pelaksanaan tes usap terhadap pegawai Pemkot dilakukan sejak tanggal 3 Agustus 2020 hingga kini, masih akan terus berlanjut. "Pekan ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Joy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement