REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati, meminta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengkaji kemungkinan pemberlakukan sistem belajar tatap muka pada masa pandemi Covid-19.
Akhid mengatakan banyak orang tua atau wali murid mengharapkan diberlakukan sistem belajar secara tatap muka. Mereka menilai sistem belajar dari rumah secara daring dianggap tidak efektif karena banyaknya wilayah di Kulon Progo yang blank spot jaringan internet.
Selain itu, tidak semua orang tua mampu membeli telepon genggam android dan bisa menggunakannya. "Kami minta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo kembali mengkaji sistem pembelajaran secara tatap muka, namun tidak menimbulkan klaster baru," katanya.
Ia mengakui di beberapa daerah yang masuk zona hijau dan kuning sudah melakukan uji coba sistem belajar secara tatap muka. Ia menyambut baik wacana sistem pembelajaran secara tatap muka.
"Jujur, kami sangat memahami bila anak didik sampai akhir 2020 tidak pernah tatap muka dengan guru. Kemudian, siswa baru hanya diberi pengenalan sekolah tanpa melihat sekolah secara langsung akan membuat semangat belajar siswa akan menurun," katanya.
Namun, melihat perkembangan Covid-19 di Kulon Progo semakin meningkat, khususnya di Kecamatan Sentolo, Temon dan Kokap, tentu tidak bisa diberlakukan belajar secara tatap muka. Untuk itu, Akhid meminta Disdikpora Kulon Progo berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kulon Progo merumuskan kembali wacana sistem belajar dengan tatap muka.
Akhid hanya memberikan syarat khusus, yakni adanya protokol kesehatan bidang pendidikan dilaksanakan dengan tegas, seperti tempat cuci tangan, alat pengukur suhu badan, jumlah ruangan dalam kelas harus jelas, pengaturan jam bejajar yang jelas, serta penerapan kedisiplinan dari guru dan siswa dalam mematuhi protokol kesehatan.
"Kami tidak mau kecolongan akan menimbulkan klaster baru dari sekolah. Ini yang membuat kita bersama menjadi gamang, tapi di sisi lain, kami juga memahami keresahan orang tua akan kemampuan anaknya dalam menyerap ilmu pengetahuan dengan sistem bejajar dari rumah secara daring," katanya.
Ia juga meminta Disdikpora Kulon Progo membuat instrumen yang jelas atas hasil penyelenggaraan pendidikan dari rumah secara daring. Sistem pendidikan secara daring harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
"Secara akademis, sistem pembelajaran secara daring harus ada hasil akhir yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," katanya.
Akhid meminta orang tua siswa atau wali siswa benar-benar mengawasi dan mendampingi anaknya dalam melaksanakan pendidikan dari rumah secara daring. Begitu juga dengan disdikpora juga harus melakukan pengawasan pelaksanaan jam belajar secara daring. Jangan sampai jam belajar dari rumah, banyak ditemukan siswa yang keluyuran atau nongkrong di tempat-tempat tongkrongan.
"Saat belajar secara daring harus dipastikan tidak ada anak sekolah yang keluyuran," ucapnya.
Ia juga meminta guru TK, SD dan SMP di Kulon Progo harus memiliki program inovasi pembelajaran secara daring yang tidak membosankan dan dapat diterima siswa dengan mudah. Metode pembelajaran yang inovatif juga berpengaruh terhadap kesuksesan sistem pembelajaran secara daring.
"Jangan sampai sistem pembelajaran secara daring dapat menurunkan mutu pendidikan di Kulon Progo dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul," katanya.
Sementara itu, Bupati Kulon Progo Sutedjo belum akan menerapkan sistem belajar secara tatap muka sampai ada kebijakan dari pemerintah pusat, dan Pemda DIY. Pemkab tidak mau berspekulasi menerapkan sistem belajar secara tatap muka, mengingat adanya penambahan pasien positif Covid-19 setiap harinya.
"Kami tidak akan mau mengorbankan anak kami untuk pemberlakuan sistem belajar tatap muka. Hal ini masih sangat berisiko. Kami tidak mau mengambil risiko besar ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika