REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku kaget mendengar  Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2020 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8). Jokowi menyebut pemerintah tidak pernah main-main dengan pemberantasan korupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, sejak Jokowi berkuasa, tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi.

"ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di DPR yang mengatakan bahwa 'Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi'. Sebab, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi," ujar Kurnia saat dihubungi, Jumat (14/8).

Bahkan, sambung Kurnia, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh atas situasi suram dalam pemberantasan korupsi. Mulai dari memilih pimpinan KPK yang bermasalah, memberikan grasi kepada koruptor, ketidakjelasan penuntasan kasus air keras Novel Baswedan, hingga revisi UU KPK.

"Narasi janji yang sempat diucapkan oleh Presiden terkait dengan Perppu KPK pun faktanya hanya omong kosong belaka," katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut dia, pemerintah tak pernah bermain-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Selain itu, penegakan hukum pun harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien,” ucap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika