REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR menggelar Sidang Tahunan, mulai Jumat (14/8) pagi ini. Berbeda dengan sidang tahunan sebelumnya, sidang tahunan kali ini digelar bersamaan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan RAPBN 2021.
Berdasarkan daftar susunan acara yang diterima Republika.co.id, acara dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Usai menyanyikan lagu 'Indonesia Raya' dan 'Mengheningkan Cipta', acara akan dibuka langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
"Dibuka oleh ketua MPR dan membuka dua sidang sekaligus, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD," kata Sekretaris Jenderal Maruf Cahyono, Kamis (13/8).
Setelah dibuka Ketua MPR, Ketua DPR Puan Maharani kemudian menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR-DPD. Disusul pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75.
"Kemudian ditutup dengan Ketua DPR RI sebagai host sidang bersama DPR dan DPD juga untuk menutup sidang tahunan dan sidang bersama," ujarnya.
Agenda pertama dijadwalkan selesai pukul 11.00 WIB. Kemudian setelah jeda sholat Jumat, agenda kedua dimulai pukul 14.00 WIB dengan agenda yaitu pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 dan pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021.
Ketua DPR akan lebih dulu menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan I. Kemudian disusul pidato Presiden Jokowi dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya.
Kemudian doa penutup rencananya akan disampaikan oleh anggota fraksi PDIP. Puan dijadwalkan menutup sidang pukul 15.30 WIB. Bersamaan dengan agenda Sidang Tahunan, rencananya juga berlangsung demonstrasi oleh ribuan massa buruh dan elemen masyarakat menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos, yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan, massa sudah siap melakukan demo. Rute demo pun telah disiapkan.
"Iya, kami aksi pagi di Kementerian Kementerian dulu dan kemudian baru ke DPR RI," kata Nining saat dihubungi Republika.co.id pada Kamis (13/8) malam.
Bukan hanya di DKI Jakarta, Nining mengatakan, berbagai organisasi Serikat buruh dan masyarakat yang tergabung dalam Gebrak juga akan melakukan aksi di berbagai daerah. Nining menyebut, aksi akan digelar di 18 kota. "Ada di 18 kota, di 14 provinsi, (menggelar) aksi yang sama menolak omnibus law," kata Nining.
Ikuti Whatsapp Channel Republika