REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekretaris Daerah Pemerintah Kota (Pemkot), Hardiono menilai jika Depok perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik agar terwujudnya good and clean governance.

"Reformasi birokrasi dianggap jadi poin penting untuk bisa mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, sistem pemerintahan yang bersih serta merupakan suatu pemerintahan yang efektif, efesiensi, jujur, transparan,bertanggung jawab dan berwibawa dalam melakukan manajemen pemerintahan," ujar Hardiono di Balai Kota Depok, Kamis (6/8).

Menurut Hardiono, sejauh ini masyarakat juga mendorong untuk adanya perubahan di Kota Depok. "Harus ada reformasi birokrasi. Mulai dari kepegawaian, struktur, penempatan orang dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesungguhnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, banyak sektor yang harus dibenahi jika Kota Depok ingin menjadi kota yang lebih baik dan bersih. "Reformasi birokrasi itu penting. Perlu dilakukan segera. Terutama sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahannya," tegas Hardiono.

Lanjut Hardiono, Kota Depok harus berani melakukan reformasi birokrasi. "SDM kita urai lagi dari top manajemen, punya tidak komitmen itu. Kalau tidak ada komitmen di level atas ya repot juga. Selain itu Pemkot Depok harus pro aktif ke pemerintah pusat dan Pemrov Jawa Barat. Jangan berkunjung ke kecamatan terus," ungkapnya.

Tujuan reformasi birokrasi dikatakan untuk mewujudkan tata kelola Pemkot Depok yang baik (good governance), profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat yang baik.

"Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja Pemkot Depok. Dalam rangka menjalankan program reformasi birokasi memang yang paling menjadi sorotan adalah mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan pelayanan publik," pungkas Hardiono. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika