REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Republik Indonesia berada diambang ancaman resesi. Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen.
Secara kuartalan, BPS mencatat ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen, dengan batas bawah 5,1 persen.
Untuk menghindari resesi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Manan Ghani, menyarankan masyarakat untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Secara ekonomi, untuk menghindari resesi bisa dengan menghidupkan ekonomi UKM, kerakyatan. Di saat krisis UMKM ini masih eksis," ujarnya saat dihubungi Republika, Kamis (6/8).
Selain itu, ia menyebut dimasa tatanan hidup normal baru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, maka segala usaha untuk membangkitkan ekonomi bangsa harus dilakukan dan dimaksimalkan.
Ekonomi bangsa harus dipikirkan dan dicari solusi untuk menghindari resesi, bersamaan dengan usaha menjaga kesehatan masyarakat. Protokol kesehatan yang sudah diatur juga harus dijaga.
"Ekonomi dan kesehatan harus berjalan seimbang, karena kasusnya sampai sekarang masih terus meningkat. Resesi penyebabnya karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung kembali," lanjutnya.
Pemerintah diminta serius menghadapi masalah pandemi ini. Jika pandemi Covid-19 berhasil diatasi, maka berbagai masalah lain yang bermunculan sebagai akibat virus ini juga akan menghilang.
Dari sisi pesantren, Kiai Abdul Manan menyebut dapat membantu membangun ekonomi sekitar. Pesantren yang sudah memulai proses belajar mengajarnya bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. "Masyarakat di sekitar pesantren bisa tumbuh. Dengan kehadiran santri, masyarakat mendapatkan pemasukan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Indonesia belum mengalami resesi. Pasalnya Indonesia baru mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan II-2020 yang merupakan pertama kalinya sejak 1999.
"Sebetulnya kalau dilihat dari tahun ke tahun belum resesi, karena baru pertama kali mengalami kontraksi," kata Menkeu dalam jumpa pers KSSK di Jakarta, Rabu (5/8).
Sri Mulyani menjelaskan, syarat suatu negara mengalami resesi ekonomi adalah menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut secara tahun ke tahun.
"Biasanya resesi untuk dua kuartal berturut-turut, jadi dalam hal ini, kuartal dua baru pertama kali kontraksi. Ini menjadi pemicu agar pada kuartal 3 dan 4 tidak negatif dan terhindar dari zona negatif," ujarnya.
Pemerintah bersama BI, OJK maupun pemangku kepentingan, disebut terkait terus berupaya untuk mendorong percepatan stimulus maupun insentif yang sudah direncanakan agar ekonomi kembali menggeliat.
Dengan demikian, ia mengharapkan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen agar pertumbuhan bisa kembali ke zona positif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika