REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan penanganan stunting pada anak-anak tetap menjadi fokus pemerintah meski pandemi Covid-19 belum rampung. Pemerintah, ujarnya, masih mengejar target prevalensi stunting hingga 14,7 persen pada 2024 nanti. Angka prevalensi stunting teranyar masih bertengger di angka 27,6 persen pada 2019.
"Ini menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi Covid-19. Semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan di dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan untuk mensukseskan program-program stunting. (Penurunan) stunting ini akan menjadi aset kita untuk Indonesia maju di kemudian hari," jelas Terawan usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (5/8).
Terawan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi untuk menaruh prioritas kepada 10 provinsi dengan kasus stunting terbanyak. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebutkan bahwa penanganan stunting dari aspek kesehatan akan linear dengan program sosial pemerintah. Kepastian gizi bagi ibu hamil dan balita, ujarnya, bisa didukung dengan penyaluran bantuan pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan nontunai (BPNT).
"Dalam PKH, ada komponen ibu hamil dan anak usia dini. Melalui BPNT kami usulkan penambahan susu sebagai tambahan gizi bagi keluarga penerima manfaat," jelas Juliari.
Prevalensi stunting oleh anak-anak Indonesia sebenarnya menunjukkan penurunan. Pada 2013 lalu, angkanya mencapai 37 persen. Namun Presiden Jokowi melihat capaian pada 2019 lalu dengan angka prevalensi 27,6 persen belum cukup. Perlu pemenuhan gizi yang mencukupi untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.