REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas memastikan bahwa sampai saat ini panja omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) belum membahas klaster ketenagakerjaan. Supratman berjanji, bahwa panja RUU Ciptaker akan melibatkan buruh dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan. 

"Kita belum bahas kok, ngapain itu belum dibahas, kita lagi mendengar. Pasti kita dengar apa yang menjadi tuntutan teman-teman di sana," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Senin (3/8).

Supratman menganggap, tidak elok jika ada pihak yang menuntut agar salah satu klaster dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Menurutnya, panja juga harus mendengar penjelasan pemerintah dan hasil pertemuan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.

"Nah ke depannya kita pun juga akan melakukan hal yang sama kita akan mengundang asosiasi semua serikat pekerja, semua teman-teman buruh konfederasi akan kita undang, kita dengar," ujarnya. 

"Beberapa kesepakatan soal upah minimum kabupaten kota, kemudian penghapusan upah minimum padat karya kemudian kemana soal pesangon. Kemudian perjanjian kerja paruh waktu itu pasti kami dengar. Tapi kan kita cari kan titik temunya dan itu belum dibahas," katanya menambahkan.

Selain buruh, Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, bahwa baleg berjanji akan melibatkan pegiat lingkungan dalam pembahasan RUU Ciptaker. Baleg berkomitmen akan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang bersinggungan dengan omnibus law RUU Ciptaker.

"Walaupun kami yakin tidak mungkin memuaskan semua pihak, tapi teman-teman yang ada di luar (buruh), semua, bukan hanya buruh, semua kelompok, pegiat lingkungan, itu pasti menjadi atensi kami. Nggak mungkin kita tidak memperhatikan itu," ungkapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika