Jumat 31 Jul 2020 10:22 WIB

Maraknya Klaster Kantor Dinilai Akibat Lemahnya Edukasi

Ada masalah besar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan
Foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Achmad Baidowi menyoroti terus bertambahnya angka positif Covid-19. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingginya klaster perkantoran, yang mana sebagian besar di antaranya berasal dari kantor pemerintahan.

"Mirisnya, sebagian besar berasal dari perkantoran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri kurang berhasil dalam mengedukasi pegawai mereka," kata Baidowi dalam pesan singkatnya, Kamis (30/7).

Baca Juga

Pria yang kerap disapa Awiek ini mengatakan, potensi bertambahnya laju peningkatan itu semakin terlihat setelah munculnya banyak kluster penularan baru. Berdasarkan data terakhir yang diterimanya, di Jakarta ditemukan kluster 59 klaster perkantoran dengan jumlah kasus positif Corona sebanyak 375 pegawai.

Sekretaris Fraksi PPP ini juga mengatakan, jumlah laju positif Covid 19 atau positivity rate Corona di Indonesia yang mencapai 13,3 persen pada 29 Juli mengkhawatirkan. Angka itu jauh di atas standar positivity rate Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

"Menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam penanganan Covid 19 di Indonesia," ujar dia.

Maka itu, Awiek pun menekankan perlunya langkah luar biasa dan kreatif harus dilakukan pemerintah khususnya untuk menyadarkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan.

"Jika tidak, maka bukan tidak mungkin angka kematian di Indonesia akibat akan meningkat dan melampuai negara lain yang lebih dahulu mengalami masalah dengan Corona, dan ini sama-sama tidak kita inginkan," kata dia menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement