Rabu 29 Jul 2020 14:56 WIB

'Kemampuan Testing Harus Dibarengi Promosi Kesehatan'

Epidemiolog menyoroti pemda yang belum melakukan pendekatan active case finding.

Rep: Febrian Fachri / Red: Ratna Puspita
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang Defriman Djafri
Foto: Republika/Febrian Fachri
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang Defriman Djafri

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pakar epidemiologi Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Defriman Djafri Ph.D mengatakan Sumatera Barat sudah memiliki kapasitas testing yang mumpuni dalam menangani kasus covid-19. Namun sampai sekarang, mata rantai penularan virus corona jenis baru di Sumbar belum dapat dihentikan lantaran promosi kesehatan tidak berjalan dengan baik. 

"Kapasitas testing kita sudah mumpuni sedangkan masalah promosi kesehatan diabaikan, dan seolah-olah dikatakan tidak efektif saat ini," kata Defriman kepada Republika.co.id, Rabu (29/7).

Baca Juga

Defriman berpendapat pemerintah seakan terlihat bermain petak umpet dalam penanganan Covid-19. Sebab, ada beberapa sektor yang diperhatikan dengan benar tapi di sisi lain ada yang diabaikan. 

Defriman juga menilai status penetapan sebuah daerah juga tidak efektif dalam mencegah masuknya virus corona. Defriman mencontohkan ada beberapa daerah yang semula sudah ditetapkan sebagai zona hijau seperti Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman kini balik lagi menjadi zona kuning karena kecolongan ada kasus baru. 

"Zona sangat dinamis sekali. Jadi tidak dapat digunakan sebagai dasar. Ibarat false positif dan false negatif," ucap Defriman. 

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unand ini menilai pemda di Sumbar memerlukan epidemic intelegence untuk melakukan analisis data sebagai pembanding data-data kasus yang dilaporkan setiap hari. Saat ini, menurut Defriman, tidak ada pemaparan data-data seperti peningkatan atau penurunan kasus, peningkatan atau penurunan angka kematian. 

Menurut Defriman, data angka pembanding ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan antisipasi supaya covid-19 tidak kian meluas atau terjadi outbreak. Selain itu, kata Defriman, pemda harus melakukan pendekatan active case finding

Selama ini, Defriman menjelaskan, pemerintah masih pasif dalam menemukan kasus (passive case finding). Artinya, pemerintah hanya menunggu kasus dari Puskesmas atau rumah sakit. 

"Jadi bukan kita tidak percaya sama pemerintah, tapi kita mengingatkan pemerintah dalam hal pengendalian ini. Karena bicara pandemi, tidak bisa dilepaskan kondisi di sekitar kita. Sudah baik di dalam belum tentu kita bisa mengatakan secara dini aman dan terkendali. Perilaku dan mobilitas orang menjadi kunci saat ini," kata Defriman menambahkan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement