REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Sukri Umar meminta warga daerah itu mengembangkan sektor pertanian sebagai solusi mengatasi masalah ekonomi di saat pendemi COVID-19.
"Berkembangnya teknologi yang sangat cepat merupakan angin segar untuk perkembangan di semua bidang ilmu tidak terkecuali bidang pertanian," kata Sukri Umar, di Mamuju, Jumat (24/7). Ia mengatakan, melihat realita yang ada pertanian Indonesia juga harus bisa mengikuti dan selalu didampingi oleh pemerintah.
"Dengan demikian inovasi dan pengembangan di bidang pertanian harus selalu didukung semua elemen baik pemerintah, akademisi, investor, petani dan semua rakyat untuk terciptanya teknologi pangan berbasis 4.0 di Indonesia ini," ujarnya.
Menurut Sukri yang menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (BMI) yang merupakan organisasi sayap Partai Demokrat, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian dapat dilakukan beberapa tahapan sebelum ke tahapan penciptaan teknologi pangan berbasis
"Masyarakat Sulbar khususnya regenerasi petani pemuda pemudi di Indonesia dapat melakukan pengembangan program sociopreneur pertanian," katanya.
Ia mengatakan petani adalah pekerjaan yang mulai sebagai ujung tombak ekonomi bangsa, dan ketika di bidang ini rapuh maka pasti ada kekacauan ekonomi dan sosial.
Sukri Umar mengingatkan dan mendorong pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai daerah komitmen serius terhadap pengembangan dan inovasi teknologi pangan dan diikuti pengembangan SDM muda di bidang pertanian.
"Dan dalam pengembangan dan inovasi ini petani lokal juga harus dirangkul karena selama ini kebutuhan pangan kita dicukupi oleh mereka," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertanian di Indonesia merupakan solusi kongkrit untuk mengatasi krisis ekonomi. Melihat Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengeluarkan ultimatum adanya krisis pangan di tengah pandemi COVID-19.
”Ancama krisis pangan yang di keluarkan oleh FOA tidak boleh dianggap sebelah mata akan tetapi harus direspons dengan cepat dan serius, karena kebutuhan pangan di Indonesia saja sangat tinggi dengan jumlah rakyat 260 juta jiwa," ujarnya.
"Bangsa Indonesia negara yang memiliki lahan pertanian luas dan banyak ekonomi rakyat bergantung pada pertanian, maka bangsa Indonesia harus berdaulat, tidak boleh membiarkan rakyat sengsara dan kelaparan di negara yang pernah menjadi lumbung padi ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
