REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan, hingga kini pemerintah belum mampu memberikan perkembangan data kasus Covid-19 secara realtime karena terkendala beberapa hal. Ini menjelaskan, sulitnya mengintegrasikan data yang dikumpulkan dari daerah ke pusat dan juga lamanya proses verifikasi yang menyebabkan data covid belum bisa ditampilkan secara realtime.
“Sudah kami sampaikan tadi bahwa kami menuju memberikan data secara real time agar masyarakat bisa mengakses langsung dan media bisa akses untuk sampaikan ke masyarakat. Namun proses ini ternyata memerlukan waktu yang lama, selama 4 bulan pertama kami belum mampu mengintegrasikan jadi satu,” jelas Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/7).
Ia mengatakan, setelah data dikumpulkan dari daerah maka harus dilakukan tahap verifikasi. Tahap ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Karena kami harus mampu membuat sistem pendekatan data terintegrasi, yang bisa diterima oleh berbagai pihak termasuk Kemenkes,” tambah dia.
Saat ini, perkembangan data kasus Covid-19 tak lagi disampaikan secara langsung melalui konferensi pers. Namun, update data covid dapat diakses melalui portal yang disediakan dan diumumkan secara rutin setiap pukul 16:00 WIB.
“Dan ini tergantung dari pengiriman data dari Kemenkes yang melakukan verifikasi dari seluruh data nasional yang masuk,” ujar Wiku.
Ia pun berharap, nantinya update perkembangan data covid ini dapat segera diakses secara real time oleh masyarakat. Wiku juga menegaskan, pemerintah tak berniat untuk menutup-nutupi data perkembangan covid. Menurutnya, pemerintah justru mendorong adanya transparansi data ke publik.
“Kami berharap pada masa yang akan datang, data-data ini dapat diakses oleh masyarakat secara real time. Kami sedang berusaha keras agar betul-betul data ini bisa diakses dengan realtime dan datanya tidak berbeda antara data nasional dengan data di daerah,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika