Senin 20 Jul 2020 18:21 WIB

DKI Siapkan Bantuan Pendidikan Siswa tak Mampu Masuk Swasta

Pemprov janji akan memastikan tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI Jakarta.

Aktivitas belajar mengajar (ilustrasi). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan tak berkesempatan masuk sekolah negeri sehingga harus masuk ke sekolah swasta.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Aktivitas belajar mengajar (ilustrasi). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan tak berkesempatan masuk sekolah negeri sehingga harus masuk ke sekolah swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan tak berkesempatan masuk sekolah negeri sehingga harus masuk ke sekolah swasta. Sejumlah bantuan tersebut, yakni meringankan dengan menggratiskan uang pangkal dan uang masuk sekolah.

Asisten Kesra DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan bantuan agar anak-anak dari keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi bisa melanjutkan pendidikan. "Disdik akan melakukan penjangkauan sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Sekda bahwa terdapat kelompok masyarakat yang mereka karena kesulitan ekonomi bisa saja tidak mau mendaftar atau tidak mau sekolah atau belum sekolah," ujar Catur dalam rekaman video rapim bantuan biaya sekolah swasta yang disiarkan Pemprov DKI, Senin.

Baca Juga

Catur memastikan Pemprov DKI akan mendata para calon siswa yang belum mendapat kesempatan saat PPDB ini. "Disdik dengan tim akan melakukan penjangkauan dan pendampingan kepada siswa-siswa untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah di DKI Jakarta," ujarnya.

Catur menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disdik DKI untuk meringankan yang masuk bagi calon siswa yang terdampak Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 57 Tahun 2020. Dijelaskan bahwa sekolah swasta tak membebani warga terutama biaya pendidikan di awal tahun pelajaran atau biaya pendidikan lainnya.

"Disdik juga sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS), dari hasil pertemuan itu dapat kami sampaikan adanya komitmen bahwa sekolah-sekolah swasta akan tetap menampung siswa yang secara keuangan mengalami kendala," ucap Catur.

Keringanan yang diberikan adalah keringanan yang pangkal untuk calon siswa yang tak mampu, termasuk memberikan keringanan waktu pembayaran. "Dari diskusi dengan BMPS mereka akan tetap menampung dan memberikan kesempatan mereka mencicil uang pangkalnya kalau mereka mengalami kesulitan melakukan pembayaran secara langsung," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement