REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang disebut jeblok hingga Juni. Dari target realisasi pendapatan Rp 2,431 miliar pada tahun ini, Dishub Kota Serang baru menerima Rp 258 juta hingga bulan ketujuh 2020.
Wali Kota Serang Syafrudin menyebut realisasi pendapatan Dishub bahkan disebutnya menjadi yang terendah dibanding Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Untuk itu, ia telah meminta tindakan audit inspektorat atas Dishub untuk mendalami kemungkinan adanya kebocoran pendapatan.
"Realisasi terendah, jeblok itu Dishub. Dari target Rp 2,431 realisasinya baru Rp 258 juta jadi masih jauh. Memang Dishub sudah kita evaluasi khusus, saya perintahkan inspektorat untuk diaudit karena banyak kemungkinan kebocoran," kata Syafrudin, usai rapat evaluasi anggaran Juni 2020 di aula Setda Kota Serang, Senin (20/7).
Menurutnya, pendapatan Dishub sejak tahun sebelumnya memang tidak memberikan hasil yang memuaskan. "Pencapaian tahun kemarin saja hanya 35 persen setahun dari target, itu ketika tidak ada Covid-19, kalau ada temuan pasti kami beri sanksi," ujar dia.
Beragam alasan disebutnya telah dijelaskan Dishub kepadanya terkait jebloknya pendapatan retribusi hingga pertengahan tahun 2020. Namun, ia mengatakan seharusnya Dishub bisa memaksimalkan potensi pendapatan retribusi seperti parkir yang menurutnya sangat potensial.
"Seperti alasan titik parkir yang berkurang itu kan sudah dari tahun kemarin, target Rp 100 juga per bulan juga sebenarnya itu kecil. Karena ada titik parkir Royal, Ponogoro itu saja bisa Rp 22 juta sampai Rp 33 juta, jadi dua tahun ini kurang bagus, kemarin 35 persen sekarang baru 10 persen," ujar dia.
Syafrudin juga mengatakan, ia telah meminta semua OPD memaksimalkan kinerja menjelang HUT Kota Serang. "Jelang ulang tahun Kota Serang kita instruksikan OPD untuk bisa tingkatkan kinerja di dinas teknis, Pol PP, Dinsos, Disparpor," katanya.
Sementara Sekretaris Dishub Hardi purnama mengatakan jebloknya pendapatan retribusi di dinasnya disebabkan oleh beragam faktor. Kendala seperti berkurangnya titik parkir, ditutupnya objek wisata yang menjadi kantong pendapatan retribusi parkir menjadi alasan jebloknya pendapatan Dishub.
"Adanya pengurangan titik parkir dari 147 titik sekarang di SK (surat keputusan) Pak Wali jadi 74 titik karena ada pengurangan titik parkir yang ada di jalan provinsi dan nasional. Jadi otomatis pendapatan menurun dengan adanya pengurangan ini," jelasnya.
Sepinya Kawasan Penunjang Wisata (KPW) karena ditutupnya objek wisata seperti Situs Banten Lama juga menjadi sebab berkurangnya pendapatan Dishub. "Parkir khusus karena Covid-19 ini kan ditutup karena tidak boleh ada wisata religi, jadi otomatis pemasukannya nol," katanya.
Retribusi dari sektor angkutan trayek juga dikatakannya tidak memberikan hasil maksimal karena keengganan para pemilik angkutan untuk membayar retribusi. Para sopir atau pemilik angkot dikatakannya keberatan untuk membayar retribusi yang teknis pembayarannya harus melalui bank.
"Pembayaran retribusi trayek itu kan sekarang tidak manual lagi tapi langsung ke bank, jadi alasannya mereka antrinya lama. Sehingga pinta untuk membayar kolektif dari Dishub, tapi Dishub belum berani mengambil sikap karena menyalahi aturan, soalnya aturannya kan harus langsung ke bank untuk trayek," ujarnya.
Pada sisa beberapa bulan ke depan, Hardi menuturkan akan berupaya untuk menggenjot pendapatan melalui retribusi. Dia menargetkan, jika pun tidak mencapai 100 persen target, minimal terealisasi 75 hingga 80 persen.
"Target Kadis bisa menggenjot wapaupun tidak di angka 100 persen, bisa mendekati 75 persen sampai 80 persen karena wacananya akan menyerahkan ke pihak ketiga. Saran Wali Kota juga diharapkan untuk mengadakan rapat internal untuk menggenjot pendapatan dari lima jenis retribusi di Dishub," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
