REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta pemerintah daerah yang wilayahnya akan ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2021 untuk ikut berkomitmen dalam renovasi stadion. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan pemerintah dan PSSI memang telah merekomendasikan enam stadion sebagai tempat penyelenggaraan.
Namun, ia berharap tak semua Pemda menggantungkan biaya renovasi stadion dari dana APBN. "Kami ingin memastikan komitmen dari mereka, komitmennya enggak semuanya menggantungkan APBN, contohnya Surabaya," ujar Gatot di Jakarta, Sabtu (11/7).
Sebelumnya, PSSI telah menetapkan enam stadion yang akan dijadikan venue. Seiring berjalannya waktu, dua stadion mengalami penggantian yakni Stadion Mandala Krida (Yogyakarta) dan Stadion Pakansari (Bogor). Kedua stadion itu tidak jadi diusulkan ke FIFA dan sebagai gantinya PSSI merekomendasikan Stadion Si Jalak Harupat (Kabupaten Bandung) dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (Palembang).
Dengan begitu, keenam stadion yang resmi diajukan PSSI ke FIFA yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Sriwijaya Jakabaring (Palembang), Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion I Wayan Dipta (Bali). Namun, enam stadion tersebut belum disetujui oleh FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu baru akan datang memantau langsung ke Indonesia pada September mendatang.
Gatot mengatakan bahwa Kemenpora telah menggelar rapat bersama keenam daerah yang akan menjadi venue dan meminta mereka untuk menyatakan komitmennya dalam renovasi stadion. "Kemarin juga saya kirim surat untuk memastikan komitmen mereka tuh apa-apa saja dan harapannya jawabannya kami tunggu sampai Senin," ujar Gatot.
Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR hingga saat ini belum bisa membuat rencana anggaran persiapan pembangunan dan renovasi stadion Piala Dunia U-20 2021 jika belum ada Instruksi Presiden (Inpres). "Ya belum ada (rencana anggaran), kan penugasannya belum ada. Mau merencanakan apa? Di Inpres itu dijelaskan pendanaannya bagaimana dan menangani apa," kata dia.
Menurutnya, Inpres tersebut yang nantinya bakal menjadi petunjuk dan dasar penugasan untuk menentukan stadion-stadion mana yang perlu dibangun maupun direnovasi oleh Kementerian PUPR. Iwan juga mengatakan tidak semua pengerjaan renovasi enam stadion yang diajukan PSSI itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR dengan menggunakan anggaran APBN. Ada beberapa stadion yang menurutnya bakal ditangani oleh pemerintah setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika