REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di tengah pandemi Covid-19, sebanyak 270 daerah di Tanah Air akan menggelar pemilihan kepala (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr Asep A Sahid Gatara mengatakan, perhetan Pilkada di masa pandemi sejatinya harus menjadi episode “muhasabah politik berskala besar”.
"Terutama perihal pentingnya moral dalam setiap event pemilihan umum," ujar Sahid Gatara kepada Republika.co.id, Sabtu (18/7). Menurutnya, setelah kurang lebih empat bulan masyarakat banyak tinggal di rumah (stay at home dan work from home) sebagai salah satu bentuk isolasi mandiri guna memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19, semestinya bisa membuka peluang bagi proses evaluasi atau intropeksi diri secara masif.
Ia menegaskan, dasar moral Pilkada serentak 2020 adalah Pancasila. "Yang meliputi, moral ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kekonsensusan, dan keadilan sosial," kata Sahid Gatara.
Menurut dia, saat ini diperlukan reaktivasi moral pada Pilkada. Hal itu, lanjut Sahid Gatara, bisa dilakukan melalui upaya integrasi kekuasaan dan moral, yang selama ini keduanya mengalami sekulerisasi.
Selain itu, kata dia, reaktivasi moral juga bisa melalui upaya pendayagunaan kembali para aktor pemangku kepentingan dalam menegakkan moralitas pilkada. Di antaranya, ungkap dia, meliputi pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu yakni partai politik dan calon kepala daerah, dan organisasi civil society. "Dan yang ketiga, pembudayaan moral Pancasila bagi masyarakat pilkada," ungkapnya.
Sahid Gatara menjelaskan, untuk mengaktivasinya dibutuhkan password berupa keteladanan, kesadaran, ketaatan, dan kedewasaan para pemangku kepentingan Pilkada. Ia mengingatkan, moral akan sulit terkativasi dalam pilkada tanpa mengklik terlebih dahulu password tersebut.
"Implikasi ataupun ekspektasi dari reaktivasi moral pada pilkada serentak adalah terkawalnya Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal di satu pihak, dan secara bersamaan terciptanya kualitas pilkada di pihak lain," tuturnya.
Dengan begitu, lanjut dia, Pilkada 2020 akan menghadirkan dan melahirkan legitimasi atau pengakuan, kesadaran dan kepercayaan publik. Tak cuma itu, partisipasi publik pun akan meningkat. "Kita tentu juga berharap realisasi kebaikan bersama berupa kemakmuran dan keadilan di daerah akan tercapai," tegasnya. Dan yang tak kalah penting, kata dia, degradasi biaya tinggi pilkada sebagai sumber perkara penyimpangan kekuasaan dan lahirnya legacy kepemiluan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika