REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI tengah berada di bawah bayang-bayang krisis ekonomi. Karena itu, upaya ketahanan pangan yang selama ini telah dilaksanakan harus terus dijaga.
"Di samping menghadapi krisis kesehatan, prajurit dan ASN TNI juga berada di bawah bayang-bayang krisis ekonomi. Oleh karena itu, harus terus memperkuat kerja sama lintas sektoral," ungkap Hadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7).
Hadi mengatakan, diisiplin melaksanakan protokol kesehatan, kreatifitas, dan pemanfaatan teknologi sederhana menjadi kunci agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19. Dia meminta agar upaya-upaya ketahanan pangan yang selama ini telah dilaksanakan harus terus dijaga.
"Yakinkan pula kreatifitas anggota memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan turut disosialisaskan kepada masyarakat di sekitar. Prajurit dan PNS TNI dapat dengan mudah mengakses teknik-teknik penanaman tanaman pangan maupun peternakan dan perikanan di dunia maya," jelas dia.
Dia juga menyampaikan, saat ini TNI dan Polri beserta komponen bangsa lainnya tengah melakukan upaya luar biasa untuk menurunkan angka penularan Covid-19 di delapan provinsi prioritas. Provinsi-provinsi prioritasil itu, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Upaya tersebut dilakukan dengan menggencarkan testing, tracing, dan treatment atau 3T. Selain itu, upaya lainnya yang juga dilakukan ialah meningkatkan kapasitas rumah sakit dan layanan kesehatan, memperketat pengawasan di perbatasan, serta penegakkan disiplin protokol kesehatan. "Masyakarat tidak boleh beranggapan dengan berakhirnya PSBB sama dengan berakhirnya pandemi," katanya.
Untuk itu, jelas Hadi, keluarga besar TNI harus menyampaikan informasi yang benar terkait pandemi kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Panglima TNI menuturkan, jangan sampai hoaks di media sosial menjadi penghambat upaya untuk mengendalikan pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika