REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi selama positivity rate penyebaran virus corona (Covid-19) masih tinggi. Usulan ini melihat perkembangan terkini penanganan Covid-19 dan kebijakan Pemprov DKI dalam pencegahan Covid-19.
Anggota komisi A DPRD DKI, Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, hal tersebut perlu diterapkan sampai kasus positif di Jakarta berangsur turun bahkan hingga nol (zero) kasus. Di saat yang bersamaan, Pemprov DKI juga wajib memperketat pengawasan pada penerapan protokol kesehatan di tengah kegiatan masyarakat.
“Saya setuju jika new normal atau PSBB transisi ini dilanjutkan, itu justru lebih realistis. Namun sangat penting protokol kesehatan lebih ditegak kuatkan atau digalakkan pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itu maka patut ada intervensi secara kuat dari Pemprov DKI,” ujarnya, Kamis (16/7).
Sebab, Rio menilai, selama ini satgas penanganan Covid-19 DKI kurang maksimal dalam hal sosialisasi sampai pengawasan di wilayah ibu kota, terlebih di permukiman padat penduduk. Dia melihat, evaluasi penanganan Covid-19 selama ini belum begitu optimal.
"Contoh misalnya ketika ada satu aturan regulasi, patut adanya pengendalian dan kontroling yang baik atau pengawasan, sedangkan kita lihat dibanyak tempat itu tidak tampak kuat pengawasannya, masih banyak yang kurang sadar akan protokol kesehatan,” ucapnya.
Rio menyarankan, agar Pemprov DKI mencontoh beberapa daerah yang sudah mulai pulih karena sebagian besar wilayahnya telah zona hijau, atau kasus positifnya berangsur turun seperti Surabaya, Purwokerto, dan juga Tegal.
“Kita bisa contoh pengawasan yang telah dilakukan oleh banyak daerah itu, aparatur gabungan atau Satgas mereka standby dibanyak tempat, mereka melakukan preventif aktif dengan tegas, sehingga masyarakatnya juga lebih sadar akan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan anggota komisi A lainnya, Jamaludin. Dia berharap, Pemprov DKI memberikan pelatihan kepada Satgas Covid-19 sehingga bisa lebih serius dan tegas untuk mengimbau masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
“Satgas harus dibekali pedoman lagi, jadi imbauan dan pengawasan yang dilakukan bisa lebih tersistem, karena mengedukasi masyarakat tidak mudah. Menurut saya Pemprov harus mulai menerapkan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan,” ucapnya.
Sementara itu Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Nasrullah menilai, penerapan masa transisi Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) sudah berjalan cukup baik. Menurut Nasrullah, hal itu terlihat dari keseriusan eksekutif dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dan sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) serta elemen masyarakat.
"Saya berharap informal leader bisa dilibatkan dan mau berpartisipasi, bersama-sama melawan Covid-19 ini," jelas Nasrullah. Dia menambahkan, dalam melawan Covid-19 butuh kesadaran penuh semua pihak agar bisa keluar dari situasi pandemi ini. "Pentingnya kesadaran sesama untuk keluar dari situasi ini," tuturnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan perpanjangan masa PSBB transisi ke fase 1 selama 14 hari ke depan. Perpanjangan PSBB transisi fase satu yang dimulai sejak Jumat (3/7) lalu, akan berakhir hari ini, Kamis (16/7). Keputusan memperpanjang masa PSBB transisi ke fase pertama ini setelah hasil review dan evaluasi selama PSBB transisi sebelumnya.
Namun, Anies mengingatkan, ada skenario terburuk dengan 'emergency brake' atau 'rem darurat' mungkin akan dijalankan, apabila lonjakan angka penularan Covid-19 terus tinggi di Jakarta. Karena itu Anies mengingatkan perlu ketat dan menjaga kewaspadaan warga Jakarta di tengah pandemi ini, agar tidak lengah menjalankan protokol kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika