REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto meminta seluruh masyarakat mewaspadai kebakaran di lahan kosong selama musim kemarau. "Selama kemarau lahan-lahan kosong atau tidak digarap pemilik sangat rawan terjadi kebakaran akibat adanya unsur kesengajaan. Untuk itu semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan dan aktif mengantisipasi," kata Sigit K Yunianto di Palangka Raya, Ahad (12/7)
Menurut dia, unsur kesengajaan dominan menjadi penyebab kebakaran lahan karena proses membersihkan lahan dengan cara membakar semak belukar akan lebih cepat dan murah, serta tidak memerlukan tenaga yang banyak.
Sampai saat ini, masih ada oknum pemilik lahan yang lebih memilih membakar lahan untuk pembersihan dari semak belukar. Padahal cara tersebut jelas dilarang dan menjadi perhatian pemerintah.
"Di balik kemudahannya, membakar lahan menimbulkan banyak kerugian, baik untuk pemilik maupun orang lain. Apalagi pembakaran tidak dikendalikan serta dilakukan di lahan gambut," katanya.
Selain sulit memadamkan kebakaran di lahan gambut, kata dia, kebakaran lahan juga akan berdampak terhadap kasus hukum, apalagi jika terbukti dilakukan dengan sengaja.
Dalam skala yang lebih besar, katanya, kebakaran lahan juga akan menimbulkan polusi udara yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Ia mengatakan kabut asap akibat kebakaran lahan juga mengganggu roda perekonomian daerah, sebab barang yang didatangkan dari provinsi tetangga seringkali mengalami keterlambatan hingga berdampak terjadinya kenaikan harga.
Kerugian lainnya, katanya, adalah terganggunya perjalanan masyarakat antardaerah mulai dari yang menggunakan transportasi darat hingga udara. Selama ini, tidak sedikit jadwal penerbangan yang terpaksa ditunda maupun dibatalkan akibat kabut asap kebakaran lahan.
Pihaknya mengimbau warga di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu bersama-sama mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan serta tidak membakar lahan untuk kepentingan pembersihan lahan dari semak belukar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika