REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, situasi pandemi Covid-19 saat ini begitu menyulitkan berbagai aktivitas. Termasuk yang terjadi di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Hegarmanah, Kota Bandung.
Karenanya, dia meminta, adanya tindakan preventif untuk mencegah penyebarannya semakin luas. "Dengan langkah preventif melakukan isolasi dan kemudian pengobatan atau tindakan yang dianggap perlu untuk menyembuhkan Covid ini," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (10/7).
Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga diminta segera bersinergi untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, DPR juga belum memutuskan apakan akan memanggil keduanya untuk dimintai keterangan.
"Saya rasa Panglima TNI, maupun KSAD tidak mau hal ini terjadi. Saya pikir secepat mungkin diambil langkah taktis untuk mengetahui masalah ini dan tidak perlu kita panggil atau kita mintai keterangan," ujar Dasco.
Melihat masih tingginya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, dia mengimbau, masyarakat untuk tetap waspada. Protokol kesehatan juga dimintanya untuk terus diterapkan guna mengurangi tingkat penularannya.
"Dalam masa-masa seperti ini marilah kita sama-sama tidak lepas dari protokol Covid-19 yang ketat untuk kita lakukan. Agar penyebaran itu bisa diminimalisasi," ujar Dasco.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto sebelumnya mengatakan total ada 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Provinsi Jawa Barat. Dia menyebut, kasus penularan Covid-19 di Secapa AD sebagai kejadian yang luar biasa dan sebuah anomali.
Menurut Yurianto, tindakan cepat sudah dilakukan untuk mengatasi penularan Covid-19 di Secapa AD Bandung. "Kita menyadari dengan kerendahan hari, bahwa ini adalah dinamika, kadang-kadang kita siap mengantisipasi kadang-kadang juga kita tidak paham," katanya.
Dia juga mengemukakan, pentingnya mengantisipasi dampak penularan virus di institusi pendidikan dengan siswa berasal dari berbagai daerah yang dikelola oleh pemerintah pusat. "Dalam situasi Covid ini, kedatangan siswa dari seluruh Indonesia di institusi vertikal harus diwaspadai dengan mendalam," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
