REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengebut normalisasi Kali Angke yang selalu menjadi langganan banjir akibat kapasitas sungai tidak mampu menampung air hujan. "Di lokasi tersebut, memang daerah banjir gara-gara ada beberapa titik bidang yang belum kena normalisasi dengan dinding turap (sheetpile)," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Jusuf saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/7).
Namun, Dinas Sumber Daya Air DKI terkendala pembebasan lahan. "Tadi Pak Wakil Gubernur meninjau ke sana dan memberi arahan supaya segera diselesaikan bidang-bidang yang belum kita bayarkan," katanya.
Pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Angke tersebut, kata Juaini, akan dilakukan paling telat Agustus 2020. Sedikitnya ada delapan bidang lahan yang segera dibebaskan dengan luas sekitar 300 meter persegi per bidang.
"Ada delapan bidang yang sudah siap kami bayarkan. Luasnya beragam, ada yang 300 meter persegi dan lainnya. Untuk nilainya sedang dihitung oleh appraisal independen," katanya.
Juaini mengatakan lahan yang belum dibayarkan di lokasi tersebut, mencapai 8.000 meter persegi. "Lebih lanjutnya, kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR," tutur Juaini.
Dalam peninjauan aliran air sisi barat tersebut, Juaini juga mengatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria langsung menemui pemilik lahan yang lokasinya akan digunakan untuk kepentingan umum. Hal tersebut untuk memastikan pemilik lahan setuju untuk dibebaskan dengan harga appraisalagar normalisasi Kali Angke segera dikebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau beberapa titik banjir di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya di sepanjang aliran Kali Angke di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kedoya Utara dan Duri Kosambi, Jakarta Barat
Beberapa hari lalu dilakukan peninjauan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. "Jadi hari ini saya melakukan peninjauan survei di titik-titik banjir di wilayah Kedoya Utara dan Duri Kosambi di Jakarta Barat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika