REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp22 triliun untuk pengembangan teknologi digital dalam layanan pemerintahan, mulai dari reformasi birokrasi, penyampaian program sosial hingga pendidikan.
"Pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih supaya itu (teknologi) nanti sampai pelosok, dan itu bisa digunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan," kata Ma’ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7).
Pengembangan teknologi digital, lanjut Ma’ruf, menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah untuk menunjang perbaikan pelayanan publik, terutama pendidikan.
"Pemerintah terus berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi yang mutakhir dan mengikuti perkembangan zaman," katanya.
Selain itu, dengan menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam dunia pendidikan, maka dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.
"Jadi, memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap. Ke depan, salah satu upaya dalam reformasi birokrasi adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital," katanya.
Wapres mengatakan sistem pendidikan berbasis digital juga dapat meminimalkan kesenjangan dan menciptakan pemerataan hak untuk mendapatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sistem pendidikan berbasis digital diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah serta dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.
"Dengan digital mungkin juga bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan tinggi yang lain juga," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika