REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons positif usulan mantan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno beserta para purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diubah  menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Menurutnya, apa yang diusulkan para purnawirawan TNI-Polri tersebut segaris lurus dengan apa yang diinginkan MPR. 

"Tidak sepatutnya Pancasila masuk dalam undang-undang. Jadi, itu segaris dan kita meresponsnya agar pemerintah dan DPR juga melakukan hal-hal apa yang diusulkan dan disampaikan purnawirawan," kata Bamsoet, Kamis (2/7).

Bamsoet menegaskan, bahwa dirinya mendukung rancangan undang-undang yang mengatur teknis pembinaan ideologi pancasila. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan apa yagn dibutuhkan bangsa ini.

"Agar ke depan pembinaan ideologi pancasila bisa berjalan dengan simultan, dan memang itu lah tugas kita semua sebagai bangsa memberikan budi pekerti dan kesadaran dalam hal berbangsa dan bernegara, Pancasila. Sikap kami sama dengan para purnawirawan TNI-Polri," ungkapnya.

Sebelumnya sejumlah purnawirawan TNI-Polri menyambangi MPR, Kamis (2/7) sore. Dalam pertemuan tersebut Try Sutrisno mengatakan kedatangan bahwa kedatangan dirinya dan rombongan ke Kompleks Parlemen dalam rangka memberikan saran dan pandangan terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat menuai polemik di masyarakat.

"Kedatangan kami kemari untuk memberikan saran, pandangan, bahwa undang-undang ini (RUU HIP) kita harapakan sudah harus diganti baik nomenklatur, judulnya, maupun isinya," kata Try di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. 

Try Sutrisno datang bersama Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, dan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri serta Laksamana TNI Purn Ishak Latuconsina. Hadir pula Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Pimpinan MPR lainnya seperti Arsul Sani, Syarief Hasan, dan Ahmad Basarah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika