REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan kawasan industri halal di wilayahnya. Ma'ruf menilai, Jawa Barat memiliki daerah yang berpotensi dan bisa dikembangkan untuk kawasan industri halal.

"Saya mengundang Gubernur Jawa Barat (karena) saya melihat di Jawa Barat ada daerah-daerah yang patut dijadikan kawasan ini yang mempunyai fasilitas," kata Wapres saat memimpin rapat internal pengembangan kawasan industri halal di Kantor Wakil Presiden, Kamis (2/7).

Ma'ruf mengatakan, selain memiliki potensi, kawasan di Jawa Barat memiliki fasilitas terjangkau mulai dekat dengan pelabuhan, bandar udara, hingga akses jalan tol. Selain itu, dari segi infrastruktur seperti pasokan listrik, jaringan telekomunikasi juga memadai.

"Begitu juga ketersediaan pekerja yang terampilnya juga ada dan sangat penting adalah ketersediaan lahan," kata Ma'ruf.

Karena itu, rapat pengembangan kawasan industri halal ini ia mengundang Menteri BUMN yang dianggap memiliki ketersediaan lahan. 

"Saya melihat Pak Menteri BUMN ini yang paling kaya, banyak punya lahan, dimana-mana. mudah-mudahan ini keadaan yang bisa kita (kembangkan)," kata Ma'ruf.

Ia menilai pengembangan kawasan industri halal semestinya tidak lagi menjadi kendala karena telah ada regulasi yang dibuat Pemerintah. Yakni Perpres Nomor 28/2020 tentang KNEKS dan Peraturan Menteri Nomor 17/2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal.

"Jadi mungkin bisa kawasan sendiri, bisa juga dia di dalam kawasan industri dimana di dalamnya ada kawasan industri halal," kata Ma'ruf.

Rapat internal pengembangan kawasan industri halal itu dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil  Lahadalia, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika