Selasa 30 Jun 2020 22:14 WIB

Kapolres Mimika: KKB Masih Ada di Tembagapura

KKB telah menciptakan situasi kamtibmas yang rawan.

Barang bukti senjata api milik KKB yang berhasil diamankan Petugas Gabungan TNI-Polri di Mimika, Papua.
Foto: Dok. Satgas Humas Ops Nemangkawi 2020
Barang bukti senjata api milik KKB yang berhasil diamankan Petugas Gabungan TNI-Polri di Mimika, Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA  -- Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggeng hingga kini masih berada di kawasan Aroanop, Distrik Tembagapura. Hal ini menciptakan situasi kamtibmas yang cukup rawan di wilayah itu.

"Saya bisa memastikan bahwa mereka masih berada di sekitar sana, terutama di daerah Aroanop," kata AKBP Era Adhinata di Timika, Selasa.

Dengan masih bercokolnya KKB di wilayah Aroanop dan kampung-kampung sekitar di Distrik Tembagapura itu mengakibatkan upaya untuk mengembalikan seribuan warga Banti, Opitawak dan Kimbeli ke kampung mereka mengalami kesulitan.

"Kita belum bisa menjamin bahwa daerah-daerah itu akan aman terus tanpa gangguan KKB. Nanti kita lihat perkembangan situasi ke depan seperti apa. Jangan sampai nanti masyarakat dipulangkan ke Banti, Opitawak dan Kimbeli justru masyarakat yang akan menjadi korban. Kita tidak mau itu terjadi karena kalau terjadi apa-apa, ujung-ujugnya pemerintah lagi yang dipersalahkan," kata AKBP Era Adhinata.

Sejak Maret seribuan jiwa warga Banti, Kimbeli dan Opitawak diturunkan ke Timika dari Tembagapura setelah sejumlah grup KKB dari wilayah pedalaman Papua dibawah pimpinan Lekagak Telenggeng memasuki kawasan Distrik Tembagapura, tepatnya pada 14 Februari 2020. Ribuan warga Banti, Kimbeli dan Opitawak itu kemudian diinapkan pada rumah-rumah kerabat mereka di Kota Timika dan sekitarnya.

Setelah beberapa bulan berlalu, warga Distrik Tembagapura tersebut ingin segera kembali ke kampung mereka dengan alasan untuk mengurus rumah dan ternak yang tertinggal di kampung.

Kapolres Mimika menegaskan persoalan tersebut tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, namun membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak terkait secara lintas sektoral. "Butuh kerja sama semua pihak baik Pemda, tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang jelas masalah yang terjadi di Banti itu bukan kita yang ciptakan, masyarakat harus kita turunkan dari sana karena di lokasi itu ada beberapa kelompok yang berseberangan dengan NKRI," tutur Kapolres.

Kapolres menambahkan, dalam situasi seperti sekarang ini diharapkan ada solusi terbaik untuk masa depan masyarakat yang mengungsi tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement