REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya presiden perlu  juga mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Jika merujuk pada penyerapan anggaran Kemenkes yang rendah, tentu Presiden harus mengevaluasi Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan Covid-19 secara menyeluruh bukan hanya Menkes mengingat serapan yang rendah ini terkait dengan penanganan Covid19," kata Netty kepada Republika, Senin (29/6).

Terkait isu reshuffle, ia memandang hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Ia mengatakan reshuffle dilakukan presiden untuk mengevaluasi dan mengontrol para pembantunya.

"Termasuk Menkes, sepanjang ada ukuran kinerja yang fair dan transparan," ujarnya.

Politikus PKS tersebut menambahkan, jika presiden menganggap masih ada kementerian atau lembaganya yang dianggap kinerjanya masih kurang maka Presiden harus mencari akar masalahnya untuk diselesaikan hingga tuntas. Menurutnya hal tersebut merupakan tanggung jawab presiden sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi untuk memberikan arahan, mengontrol dan mengevaluasi secara ketat sejak awal. 

"Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti kinerja di sejumlah kementerian dan lembaga yang dinilai masih biasa saja di tengah kondisi saat ini. Presiden juga menyayangkan penyerapan anggaran di Kemenkes baru 1,53 persen dari 75 Triliun.

"Uang beredar di masyarakat ke-rem kesitu semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," ungkapnya di Istana 18 Juni 2020 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika