REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus memperbaiki berbagai hal mendapatkan dukungan. Dukungan itu diungkapkan dalam diskusi daring sejumlah akademisi lintas kampus dalam membahas Tata kelola BUMN dan kepemimpinan Menteri Erick Thohir
Dr. Mursalim Nohong dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin berpandangan, BUMN adalah salah pilar penting dari Negara. Keberadaan dan perannya, kata dia, turut mempengaruhi pencapaian tujuan bernegara yakni mewujdkan kesejahteraan rakyat.
Dia menilai, program restrukturisasi manajerial BUMN yang dilakukan saat ini merupakan proyek jangka panjang. Menurut dia, tentu itu tidak bisa selesai dalam satu periode menteri.
Adapun ini bisa dijadikan sebagai langkah awal dari sebuah kerangka milestones memperbaiki kondisi internal perusahaan-perusahaan plat merah untuk mewujudkan BUMN yang bernilai bagi pemangku kepentingan.
"Saya memberi semacam challenge kepada Menteri ET (Erick Thohir) agar restrukturisasi manajerial sekaligus me-mandatory struktur (Direksi dan Komisaris) yang terbentuk untuk secara bersama bergerak menuju BUMN pencipta nilai. Prinsip kerjanya adalah tetap mengedepankan profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran yang dibangun dalam mendorong perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yakni sistem ekonomi yang mengedepankan kerakyatatan dan kebangsaan," ujar Mursalim, Senin (29/6).
Akademisi dari Universitas Negeri Jember, Dr. Hari Sukarno menyarankan, dalam situsi pandemi Covid19 seperti ini, ET bisa melakukan inovasi dan kreatif. Itu dimulai dengan berani melakukan akrobatik (out of the box) dalam menata BUMN yang penting memastikan bahwa tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.
"Jika melihat kinerjanya bagus dan trend-nya naik maka sebaiknya direktur yang bersangkutan dipertahankan. Namun sebaliknya, jika muncul tanda-tanda yang mengarah pada kinerja mulai decline maka sebaiknya segera diganti agar BUMN tidak collaps lebih dulu baru diganti. Selain itu, rencana untuk merampingkan klaster BUMN dari 27 menjadi 12 klaster tidak serta-merta diartikan sebagai merger ataupun holding company tapi lebih pada orientasi mutualism symbiosis antar-BUMN," kata Hari.
Akademisi dari FEB-UNS Solo, Hery Sulstio melihat ada dua hal yang mesti menjadi frame dalam menata BUMN. Pertama, aspek Makro tentang Good Governance Kebijakan Pengelolaan BUMN dan kedua, aspek Mikro tentang Good Corporate Governance BUMN.
"Oleh karena itu, ketika menyusun peta jalan restrukturisasi, penting bagi Kementrian BUMN untuk melakukan sinkronisasi antara prinsip Good Governance Kebijakan Pengelolaan BUMN dan praktik Good Corporate Governance setiap BUMN, sehingga lima tujuan pengelolaan BUMN (pasal 2 UU BUMN) dapat tercapai secara proporsional sesuai dengan karakteristik industri dan perusahaan," paparnya.
Akademisi dari FEB-Unsyiah, Fakhruddin menyarankan, restrukturisasi peran BUMN harus mampu menghadirkan negara di dalam kehidupan masyarakat. Peran negara dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dapat dilakukan melalui kegiatan usaha BUMN. "Pada saat yang sama, BUMN harus mampu menyeimbangkan peran tersebut dengan kebutuhan menghasilkan keuntungan usaha," tambahnya.
Atas kerangka pemikiran diatas, maka sejumlah akademisi tersebut mengagas suatu lembaga kajian diskusi yakni Pusat Studi BUMN. Tujuannya, dapat menjadi media untuk berdiskusi, bertukar informasi dan pengetahuan serta melaksanakan riset yang sifatnya mendukung Tata kelola BUMN yang lebih baik dalam perpektif kepentingan Negara. Pusat studi ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara BUMN dan Kampus untuk salingsinergi dalam mengembangkan potensi dan sumber daya bagi kemajuan Bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia, penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktifitas ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika