REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor menambah jumlah penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor pada tahap dua untuk warga yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Pemkot Bogor akan menambah 9.000 kepala keluarga (KK) penerima baru bantuan tunai.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 17.033 KK tahap pertama dari 19.904 KK. Pada tahap dua, kata dia, Pemkot Bogor menyiapkan kuota sebanyak 23 ribu KK sesuai dengan jumlah kuota non Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).
Dedie mengatakan, telah banyak masyarakat yang mengajukan bantuan melalui Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat (Salur). Berdasarkan data tersebut, Dedie menjelaskan, ada sekitar 10 ribu pendaftar baru.
"Dari data itu, ada 9.000 yang bisa dimasukan ke data penerima bansos baru. Dari 23.000 kuota Bansos, ada 17.033 KK yang sudah kita distribusikan bantuannya," ujar Dedie di Kota Bogor Ahad (28/6).
Dengan kuota 23 ribu KK penerima bantuan, akan ada sekitar 6.000 KK yang dapat masuk dalam penerimaan baru APBD Kota Kota Bogor. Sehingga, masih tersisa 3.000 KK calon penerima yang belum terserap.
Dari 3.000 KK tersebut, lanjut Dedie, pihaknya akan tetap mengusulkan agar mereka menerima bantuan. Dia merinci, sebanyak 1.000 KK akan dimasukkan dalam program Jaringan Keluarga Asuh Kota (Jaga Asa).
"Kan masih ada 2.000 KK tuh, ini akan diusulkan masuk ke APBD Kota Bogor," kata Dedie.
Jika tak ada anggarannya, Dedie menjanjikan, 2.000 KK tersebut akan diusulkan pada penerimaan bantuan tahap tiga dan empat. Sebab, dia menyatakan, bantuan dari Pemkot Bogor akan disalurkan hingga bulan September 2020.
"Jadi ditambah kuotanya dari 23.000 menjadi 25.000 KK, tinggal uangnya, jika ada dan memenuhi persyaratan bisa saja menjadi bagian baru penerima bansos Kota Bogor, mungkin tahap tiga dan empat," jelasnya.
Dedie menyatakan, bantuan tersebut telah masuk dalam pos Belanja Tidak Terduga yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Dedie menegaskan, secepatnya bantuan tahap dua akan disalurkan.
"Kita target penyaluran segera, bisa pekan depan sebelum ganti bulan, kita usahakan sudah didistribusikan," jelasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Anggraeny Iswara mengungkapkan, pihaknya terus membenahi data penerima bantuan. Demikian, pada tahap dua tak lagi ada data yang salah sasaran atau menerima bantuan ganda.
"Yang semula di tahap satu jumlahnya 19,904 KK, tapi yang menerima 17.033 KK karena ada yang double, penerima meninggal dan sebaginya. Itu kita tambah kuotanya menjadi 23,000 di tahap dua," Anggraeny.
Anggraeny menjelaskan penambahan itu berdasarkan pertimbangan anggaran untuk bantuan sosial masih mencukupi. Sebab, khusu untuk JPS yang terdampak Covid-19 telah dianggarkan Rp 53 miliar dari APBD Kota Bogor.
"Pada tahap pertama sendiri yang dikucurkan Rp 10,6 miliar dari BTT (Belanja Tidak Terduga)" katanya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menilai, persolan yang paling mendasar untuk pendistribusian bantuan adalah data penerima. Karnain menjelaskan, pendistribusian bantuan acap kali belum sesuai dengan sasaran.
"Artinya, bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, propinsi maupun APBD Kota belum bisa mengcover seluruh keluarga yang terdampak," kata Karnain.
Meskipun bantuan APBD dari Pemkot Bogor telah didistribusikan ke pada tahap pertama, dia menyebut, upaya itu belum mampu memenuhi data penerima. Belum lagi, sambung dia, bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun APBD Pemeritah Provinsi Jawa Barat terlalu lama disalurkan.
"Karenanya, pansus meminta gugus tugas untuk gerak cepat melakukan upaya perbaikan data agar masyarakat terdampak betul-betul terakomodir dalam daftar penerima bantuan tahap dua dengan sasaran penerima yang tepat," jelas dia.
Ketua Fraksi PKS itu menyatakan data penerima bantuan akan lebih banyak bila pandemi Covid-19 berkelanjutan. Karena itu, dia meminta, Pemkot Bogor harus mempersiapkan alternatif dan terus meng-update data penerima bantuan.
"Namun demikian, upaya pemkot melibatkan masyarakat untuk menjadi Keluarga Asuh juga patut diapresiasi. Semoga menjadi terobosan yang menambal keterbatasan yang ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika