REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsyi merespons langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Aboebakar mengaku, menghormati langkah Kapolri tersebut. 

Dia berharap, terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Hal itu mengingat masih ada beberapa daerah yang masih zona merah. "Jangan sampai ada euforia yang dapat membuat second wave dari Covid-19," kata Alhabsyi dalam keterangan persnya kepada Republika, Sabtu (27/6), 

Politikus PKS tersebut mengingatkan, dicabutnya Maklumat Kapolri tersebut bukan berarti masyarakat bebas dalam mengumpulkan massa. Dia meminta, agar protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan oleh masyarakat.  

"Tentunya ini nggak bisa sembarangan. Protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita," ungkapnya.

Dia meminta, Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang juga merupakan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan derah yang dibuat kepala daerah juga harus selalu didukung oleh Polri. 

"Termasuk penertiban jaga jarak di tempat umum. Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraan tertib masyarakat," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika