Angka Kematian per 100 Ribu Penduduk, Surabaya Tertinggi

REPUBLIKA.CO.ID, Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra, Dadang Kurnia, Rr Laeny Sulistyawati

Surabaya menjadi wilayah dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Dalam paparan anggota Tim Pakar Gugus Tugas Dewi Nur Aisyah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Surabaya menjadi kota tertinggi dengan angka kematian sebanyak 9,8 orang per 100 ribu penduduk.

Baca Juga

“Untuk angka kematian kita juga melihat berdasarkan jumlah per 100 ribu penduduk,’ kata Dewi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (24/6).

Setelah Surabaya, urutan kedua ditempati Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menjadi wilayah dengan kasus tertinggi kedua sebanyak 9,4 orang per 100 ribu penduduk. Peringkat ketiga, diduduki oleh Manado, Sulawesi Utara dengan 8,2 orang per 100 ribu penduduk. Keempat, Jakarta Pusat dengan 8,01 orang per 100 ribu penduduk. Dan kelima Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 4,9 orang per 100 ribu penduduk.

Dokter ahli di bidang epidemologi dan informatika penyakit menular itu menyampaikan, untuk menekan laju kenaikan kematian akibat Covid-19 ini diperlukan upaya bersama.

“Ini adalah PR kita bersama dan monitoring kita bersama bagaimana kita dapat bergerak menuju perbaikan untuk daerah dengan laju penularan tinggi,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (22/6), menyatakan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap provinsi-provinsi dengan angka penambahan kasus harian yang masih tinggi. Setidaknya ada tiga provinsi yang menjadi fokus pemerintah, yakni Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Khusus untuk Jawa Timur, bahkan Presiden Jokowi meminta secara khusus agar rumah sakit (RS) darurat di Kota Surabaya ditangani langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksdya I Nyoman Gede Ariawan. Pangkogabwilhan I dianggap telah berhasil mengelola RS darurat di Wisma Atlet Kemayoran dan Pulau Galang.

"Presiden perintahkan supaya ditangani oleh Pangkogabwilhan I sebagaimana di Wisma Atlet itu juga ditangani oleh Pangkogabwilhan I, kemudian yang ada di Pulau Batam juga. Sebagaimana sewaktu evakuasi anak buah kapal, termasuk WNI dari Wuhan, kita juga melibatkan TNI, terutama Pangkogabwilhan I," ujar Muhadjir.

Selain itu, pemerintah berencana menambah sejumlah fasilitas layanan kesehatan di RS darurat Surabaya. RS Darurat Surabaya sendiri diresmikan awal Juni lalu oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

RS Lapangan Indrapura saat ini memiliki 271 tempat tidur yang tersedia di tenda, ruangan besar atau hall, dan di dalam gedung. Jumlah kapasitas tersebut masih dapat dikembangkan secara bertahap dengan total maksimal hingga 512. Adapun jangka waktu pelaksanaan operasional RS Lapangan Indrapura ada enam yaitu pada bulan Juni hingga November 2020.

Kemudian untuk pinjam pakai adalah selama 12 bulan, terhitung mulai Juni 2020 hingga Mei 2021. Sedangkan dalam kegiatan operasionalnya, RS Lapangan Provinsi Jawa Timur berada di bawah kendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur dengan pendampingan RSUD Dr. Soetomo serta supervisi oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

In Picture: Sembuh dari Covid-19 Dua Warga Surabaya Disambut Warga

Warga menyambut kedatangan Agus H S (kanan) dan Nuryanto L (ketiga kanan) yang pulang dari Asrama Haji, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2020). Mereka berdua dipulangkan dari Asrama haji setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 oleh tim medis setelah dirawat sejak 12 Juni 2020. - (ANTARA/Didik Suhartono)

Wacana PSBB lanjutan

Mengomentari masih tingginya laju penambahan kasus baru Covid-19 di Surabaya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyerahkan sepenuhnya kepada Surabaya apakah perlu untuk menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Karena hal itu, menurut Terawan, menyangkut kesiapan daerah pengaju PSBB.

"Semua namanya PSBB itu semua permintaan dari daerah, karena menyangkut kesanggupan dalam penerapannya. Tidak boleh semena-mena juga," ujar Terawan di RSUD dr. Soetomo, Surabaya, Rabu (24/6).

Terawan melanjutkan, meski penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Surabaya terus tinggi, bukan berarti harus dilakukan PSBB. Artinya, PSBB bukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menurutnya, pemerintah derah bisa memilih cara lain. Seperti mendisiplinkan masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, di mana pun mereka berada.

"Tinggal didiskusikan saja teknik-teknik apa yang bisa membuat kasus di Surabaya ini bisa mereda, bisa turun. Terutama kasus kematiannya bisa turun, bahkan kalau bisa zero," ujar Terawan.

Terawan kembali mengingatkan, kunci utama mencegah penularan Covid-19 adalah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga imunitas. Caranya, selain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, juga dengan menjaga semangat.

"Kan harus tetap sehat. Kalau kita semangatnya kendor ya imun kita juga akan turun. Preventif dan promotif melalui gerakan masyarakat hidup sehat memang harus kita promosikan terus. Karena kalaupun kena tetap kondisinya tanpa gejala, tanpa sakit yang akan memberatkan beban rumah sakit. Kan bisa isolasi mandiri," kata dia.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kemarin, memaparkan strategi yang diterapkan dalam upaya mendorong warga Kota Pahlawan bisa beradaptasi dengan tatanan normal baru atau new normal. Menurutnya, hal pertama yang diterapkan di Surabaya adalah kedisiplinan. Maka dari itu, dia membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.

"Melalui terobosan ini, maka warga bisa saling mengingatkan karena di kampung itu dijaga ketat. Pengawasannya sangat ketat, terutama yang keluar-masuk kampung itu,” kata Risma di Surabaya, Selasa (23/6).

Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga membentuk pasar tangguh, industri tangguh, rumah ibadah tangguh, transportasi tangguh, mal tangguh, dan sebagainya. Tujuannya agar berbagai sektor itu, bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ia mencontohkan di pasar tangguh, antara pedagang dan pembeli dipisahkan tirai plastik. Bahkan, proses pembayarannya dilakukan melalui nampan. Sehingga tidak bersentuhan langsung antara penjual dan pembeli.

“Jadi, biasanya pembeli itu memberikan catatan apa saja yang akan dibeli. Kemudian barang beliannya itu diletakkan di nampan itu, sehingga tidak bersentuhan,” ujar Risma.

Selain itu, jalan masuk dan keluar pasar dibuat satu arah. Menurutnya hal ini penting agar pengunjung pasar tidak saling berpapasan. Sedangkan untuk memastikan semua protokol itu berjalan sesuai aturan, Risma mengaku telah meminta pengelola pasar membentuk Satgas, yang itu juga melibatkan elemen pasar.

“Di pasar itu ada Satgasnya juga yang nanti akan menegur apabila ada pelanggaran,” kata dia.

Risma mengklaim jumlah kasus orang yang terinfeksi Covid-19 di wilayahnya menunjukkan tren menurun. Karena itu, Badan Intelijen Negara (BIN) telah meninggalkan kota pahlawan karena kecenderungan kasus Covid-19 yang terus berkurang.

"Kemudian kami menggelar banyak tes cepat (rapid test) di beberapa tempat, kalau kemarin-kemarin bisa sekitar 300-an kasus baru per hari dan sekarang trennya menurun. Makanya BIN meninggalkan Surabaya karena tren (kasus)nya menurun," ujar Risma.